SultengTerkini.Com, PALU– Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia tembus 40 besar dunia pada tahun 2019.
Hal ini ditegaskan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Supervisi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) se Sulteng di salah satu hotel di Palu, Senin (15/5/2017).
Pembukaan secara resmi kegiatan oleh Gubernur Longki Djanggola itu ditandai dengan memukul gong.
Menurut Gubernur Longki, target itu realistis sebab dalam dua tahun terakhir peringkat EODB (Easy Of Doing Business) atau kemudahan berbisnis di Indonesia terus naik hingga 90 besar dunia seiring perbaikan-perbaikan aturan dan prosedur perizinan yang menyeluruh ke daerah-daerah.
Contohnya, baru-baru ini pencabutan izin gangguan atau izin HO.
Walaupun menguntungkan pemda dari segi PAD, dampaknya (izin HO) yang menghambat investasi membuat Mendagri Tjahjo Kumolo mengeluarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Izin Gangguan.
Karenanya, suka atau tidak suka, Gubernur Longki mengimbau pemerintah kabupaten/kota lewat Dinas Penanaman Modal dan PTSP masing-masing cepat menindaklanjutinya.
“Walaupun sudah diperda-kan tapi tetap ketentuan pemerintah pusat yang lebih tinggi,” tuturnya.
“Prinsip pelayanan memberi kemudahan, tapi tetap berpegang pada azas-azas peraturan yang ada,” kata Longki menambahkan.
Di bagian lain, gubernur mengapresiasi kinerja DPMPTSP Sulteng yang berhasil melampaui target investasi BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) pada 2016 lalu yakni 22,99 triliun dari target 14,5 triliun rupiah.
“Investasi (adalah) indikator memperbaiki ekonomi Sulawesi Tengah kalau semua model pelayanan perizinan makin baik, In shaa Allah makin banyak investasi di Sulawesi Tengah,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sulteng, Christina Sandra melaporkan peserta rakor meliputi kepala-kepala DPMPTSP kabupaten/kota se Sulteng, perwakilan organisasi perangkat daerah provinsi dan unsur teknis PTSP lainnya sejumlah 63 peserta.
Adapun narasumber yang dihadirkan dalam rakor ada tiga orang yakni Kasubdit Fasilitasi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pengembangan Wilayah 1 dan Kepala DPMPTSP Sulteng Christina Sandra. SAH
Komentar