SultengTerkini.Com, PALU– Usulan yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) saat rapat terbatas (ratas) medio April 2017 lalu sesuai rekomendasi Presiden RI, Joko Widodo seperti Dinas Perhubungan mengusulkan tentang perluasan Bandara Mutiara SIS Aljufri Palu, begitu juga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga tentang infrastruktur dan lain-lain.
Adapun rekomendasi dalam ratas tersebut antara lain, pertama untuk pembebasan lahan yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu agar dikoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, karena di dalam KEK Palu masih terdapat Kawasan Hutan Lindung (10-15 persen) yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KEK.
Kedua, Pembangunan Jalan Palu-Parigi by pass, Kementerian PU terlebih dahulu akan melakukan revisi DED yang telah disusun sebelumnya.
Ketiga, terkait dengan usulan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Palu dan Pembangunan Fly Over Pantoloan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Hanya kita tidak dapat jalan lingkar luar. Alasannya, anggaran terbatas hanya mendapatkan anggaran untuk fly over Pantoloan saja, sebab harus memilih salah satu yang dijadikan sebagai program prioritas yang akan dianggarkan tahun 2018. Sebenarnya kita memilih jalan lingkar luar yang memang biayanya lebih besar ketimbang fly over Pantoloan, hanya ada pertimbangan lain, sehingga tahun ini belum dapat. Padahal jalan lingkar itu sangat dibutuhkan melihat kondisi arus kendaraan besar,” Kepala Bappeda Sulteng Patta Tope saat sosialisasi peluncuran Listing Pendataan Usaha di aula Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng, Rabu (24/5/2017).
Selanjutnya ia mengatakan, usulan yang keempat adalah pengembangan Bandara Mutiara SIS Aljufri akan diupayakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Tindak lanjut dari rapat terbatas tersebut, gubernur mengadakan pertemuan bersama Menteri Perhubungan RI dan disepakati untuk perpanjangan 100 meter-200 meter runway Bandara Mutiara SIS Aljufri pada tahun 2018,” jelas Patta Tope.
Selanjutnya usulan kelima, pengembangan Pelabuhan Pantoloan, tidak dibahas karena merupakan kewenangan PT Pelindo.
Berikutnya keenam, proposal peningkatan produksi, produktivitas dan mutu kakao berkelanjutan agar diperbaiki oleh dinas terkait dan diserahkan kepada Kementerian Pertanian.
Ketujuh, pencegahan penularan penyakit Schistosomiasis akan dibuatkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Penyelesaian Schistosomiasis.
Delapan, proposal Gerakan Kembali Sekolah-1000 Anak Harapan Bangsa dibuat oleh dinas terkait dan diserahkan ke Kementerian Pendidikan.
Kemudian kesembilan, saat ini Tenaga Kerja Asing (TKA) masih dibutuhkan.
Sepanjang tenaga kerja lokal telah mampu, maka TKA akan dipulangkan secara bertahap.
Makanya dinas terkait perlu melakukan sosialisasi dan memfasilitasi transfer knowledge dari TKA kepada tenaga kerja lokal.
“Semuanya rekomendasi itu telah diusulkan dalam Musrenbang,” demikian Patta Tope.
PELUNCURAN LISTING PENDAFTARAN USAHA
Sementara itu, BPS Sulteng meluncurkan hasil pendaftaran (listing) usaha/perusahaan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016 ) di wilayahnya yang kini menunjukkan ada 343.705 usaha/perusahaan non pertanian yang dikelompokkan dalam 15 kategori lapangan usaha.
“Kita melakukan pendataan sensus ekonomi itu berakhiran angka 6, namun ini lanjutannya yang belum selesai dan kali ini kita sudah empat kali melakukan sensus ekonomi semenjak tahun 1986,” ujar Kepala BPS Sulteng Faizal Anwar saat acara Sosialisasi Menakar Besaran Ekonomi Sulteng dan Akselerasi Pertumbuhannya, Rabu (23/5/2017) di Aula kantor BPS Sulteng dihadiri Kepala Bappeda Sulteng Patta Tope dan Kepala BPMP2TD Sulteng, Sandra Tubondo.
Faizal menuturkan, perusahaan non pertanian yang dikelompokkan dalam 15 kategori lapangan usaha sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 2015.
Jumlah itu meningkat 77,51 persen dibandingkan dengan hasil SE06 yang berjumlah 193.626 usaha/perusahaan.
Bila dibedakan menurut skala usaha 340.572 usaha/perusahaan (99,09 persen) berskala usaha mikro kecil (UMK) dan 3.133 usaha/perusahaan (0.91 persen) berskala usaha menengah besar(UMB).
Jumlah usaha/perusahaan menurut lapangan usaha, didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 145.199 usaha/perusahaan yang ada di Sulteng.
Selain itu, jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha, sejalan dengan jumlah usaha/perusahaan yaitu didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 236.503 tenaga kerja atau 29,94 persen dari tenaga kerja yang ada di Sulteng.
“Sensus ekonomi lanjutan ini bakal dilaksanakan bulan Juni 2017 dan telah merekrut 2 ribu lebih pendata 2016 lalu,” tutur Faizal. SAH
Komentar