SultengTerkini.Com, PALU– Terkait kunjungan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) pada 27-28 September 2017 mendatang di Kota Palu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Dinas Perhubungan setempat mempersiapkan pembenahan Bandara Mutiara SIS Aljufri dan Pelabuhan Pantoloan yang bakal dikunjungi.
“Kedatangan presiden tidak lain untuk melihat sejauhmana perkembangan infrastruktur yang pernah diusulkan ke Kementerian Perhubungan guna seperti perluasan bandara yang akan menjadi antara embarkasi dan Pelabuhan Pantoloan yang masuk 13 pelabuhan strategis di Indonesia memperkuat jalur Alki II,” ujar Kepala Dishub Sulteng, Abdul Haris Renggah, Senin (4/9/2017).
Haris Renggah mengatakan, Presiden Jokowi akan istirahat dan meresmikan beberapa proyek yang bakal dikerjakan 2018 dan telah dikerjakan 2017.
Sehingga pihaknya harus menindaklanjuti apalagi Gubernur Sulteng telah membentuk tim agar semuanya berjalan sesuai yang diharapkan.
Saat ini di bandara, pihaknya pernah mengusulkan anggaran ke Kementerian Perhubungan guna memperpanjang landas pacu (runway) Bandar Udara Mutiara SIS Aljufri Palu untuk mendapat bantuan APBN mulai tahun anggaran 2018.
Nantinya digunakan sebagian besar untuk pembebasan lahan dan pelepasan hak-hak adat.
Sebab landas pacu masih 2.515 meter, sehingga belum efektif untuk dijadikan antara embarkasi.
Karena belum bisa menampung pesawat berbadan besar, sehingga diminta perluasan sepanjang 3.000 meter.
“Realisasi hanya runway yang bakal dikerjakan hanya 2.800 meter karena alokasi dananya belum memungkinkan. Diupayakan kedepannya baru bisa ditambahkan lagi. Minimal sudah bisa mendarat pesawat berbadan besar untuk dijadikan sebagai antara embarkasi bagi warga yang akan berangkat ke Mekkah,” ujar Haris Renggah.
Menurutnya, pembebasan lahan pun masih butuh biaya sementara Pemkot dan Pemprov Sulteng.
Tak ada dana untuk kebutuhan pembebasan lahan karena maksimal lahan yang akan dibebaskan 500 meter persegi dikalkulasi dananya sebesar Rp300 miliar.
Selain itu perlu ada pelepasan hak-hak adat atas lahan milik adat di kawasan itu diperkirakan biayanya sebesar Rp200 miliar.
Sementara itu biaya konstruksi perpanjangan landas pacu membutuhkan anggaran Rp200 miliar, sehingga total biaya keseluruhan Rp700 juta.
“Makanya presiden datang untuk melihat langsung karena pemerintah pusat memberikan perhatian khusus dalam pembangunan Bandara Mutiara Palu dan prasarana perhubungan lainnya di Sulawesi Tengah, baik bandara maupun pelabuhan,” jelas Haris Renggah.
Bandara Mutiara SIS Aljufri Palu sendiri saat ini baru bisa didarati pesawat sebesar Boeing 737-900. SAH
Komentar