SultengTerkini.Com, JAKARTA– Ketua Panitia Reuni Alumni 212, Bernard Abdul Jabbar, mengatakan peserta Reuni 212 mencapai lebih dari 7,5 juta orang. Ini menurutnya, jauh lebih besar daripada aksi-aksi bela Islam sebelumnya.
“Saya dapat informasi, peserta sudah melebihi 7,5 juta orang,” kata Bernard di panggung utama Reuni Alumni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2017).
“Ini (jumlah massa-red) telah mengalahkan daripada pelaksanaan bela Islam yang lalu,” sambungnya.
Menurut Bernard, massa yang hadir di Reuni Alumni 212 jauh lebih banyak dari aksi Bela Islam 212 atau 2 Desember 2016 serta aksi lainnya seperti 411 atau 4 November 2016 saat massa turun ke jalan memprotes pidato eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Surat Al-Maidah ayat 51.
“Tapi ingat kita tidak berbangga dengan jumlah yang banyak, tapi insyaallah apa yang kita lakukan di sini mudah-mudahan dapat menggetarkan hati musuh-musuh Islam,” ujar Bernard disambut takbir massa.
KRITIK KERAS PEMERINTAHAN JOKOWI
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jadi sorotan di Reuni 212. Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mendorong pemerintah adil dalam penegakan hukum dan diminta menghentikan segala bentuk kriminalisasi.
“Inti dari maklumat kami semua peserta kongres menguatkan kembali komitmen kembali seluruh alumni 212, Habib Rizieq sebagai imam besar umat Indonesia. Oleh karenanya meminta dengan sangat kepada pemerintah menghentikan kriminalisasi kepada kita seluruh kasus yang dimanipulasi,” kata Slamet Maarif di panggung Reuni 212, Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2017).
Slamet membandingkan penanganan hukum atas kasus politikus NasDem Viktor Laiskodat dan Buni Yani. Buni Yani sudah diputus bersalah di pengadilan, sedangkan kasus Viktor disebut Laiskodat mandek.
“Jika berseberangan dengan kekuasaan melakukan proses hukum dengan cepat. Viktor Laiskodat tetap hidup nyaman dilindungi kekuasaan. Buni Yani 1 tahun 6 bulan, anggota DPR kader PKI akan bangkit tidak disentuh hukum,” ujar dia.
Pemerintah sambung Slamet Maarif tidak terlalu “ramah” terhadap umat Islam. Yang muncul saat ini menurut Slamet adanya indikasi Islamofobia.
“Ujaran kebencian bak air bah di medsos, dilontarkan pro penista agama yang terlihat begitu leluasa,” sambungnya.
Selain itu, Alumni 212 juga menyoroti pemerintah yang disebut pro asing. Slamet Maarif menyebut pemerintah justru berpihak pada tenaga asing.
“Kelihatan kekuatan korporasi asing dan aseng, melampaui batas bahkan menjadikan negara di atas negara pembangunan kepada WNI asli,” katanya.
KATA HABIB RIZIEQ
Imam Besar FPI memberikan pidato dari Arab Saudi untuk reuni 212 di Monas, Jakpus. Dalam pidatonya, Rizieq memaparkan soal NKRI bersyariah.
“NKRI bersyariah adalah NKRI yang beragama, bukan atheis, komunis atau tanpa agama. NKRI bersyariah adalah NKRI yang berketuhanan Yang Maha Esa, NKRI bersyariah NKRI menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sujud dan patuh pada Ketuanan Yang Maha Esa,” ujar Rizieq, Sabtu (2/12/2017).
Rizieq menegaskan, NKRI bersyariah adalah NKRI yang melindungi rakyat dari segala produk yang haram. Tak lupa, NKRI bersyariah tidak mengkriminalisasi ulama.
“NKRI bersyariah adalah NKRI yang melindungi umat Islam dari segala produk yang haram, baik makanan dan minuman serta obat-obatan terlarang. NKRI bersyariah adalah NKRI yang mencintai ulama, bukan mengkriminalisasi atau menterorisasi mereka,” papar Rizieq.
Tak hanya itu, Rizieq turut menyampaikan bahwa pribumi adalah tuan rumah di negeri sendiri dalam konsep NKRI bersyariah. Praktik korupsi hingga LGBT juga harus dilenyapkan dalam NKRI bersyariah.
“NKRI bersyariah adalah NKRI yang menjadikan pribumi sebagai tuan di negeri sendiri. NKRI bersyariah menjauhi dari ekonomi riba, NKRI bersyariah anti-korupsi, anti-judi dan narkoba, anti-pornografi, anti-prostitusi, anti-LGBT, anti-fitnah, anti-kebohongan, anti-kezaliman,” kata Rizieq. (sumber: detik.com)
Komentar