SultengTerkini.Com, JAKARTA– Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengatakan tahun 2019 adalah tahun politik yang menentukan bagi umat Islam Indonesia. Tahun depan, untuk pertama kalinya akan diadakan Pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD.
“Karena itu umat Islam tidak bisa bersikap pasif, tetapi proaktif agar perjalanan bangsa dan negara lima tahun ke depan sejalan dengan aspirasi umat Islam Indonesia,” katanya dalam siaran pers kepada wartawan.
Yusril mengemukakakan hal tersebut dalam acara pengajian ahad pagi di Desa Tulungagung, Jawa Timur Ahad (25/3/2018). Dalam pengajian yang dihadiri seribuan warga desa itu, tampak hadir calon Bupati Tulungagung Margiono, sejumlah kiyai dan tokoh-tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Yusril mengupas hubungan agama dan negara dalam perspektif Islam dan hukum tata negara Indonesia. Para pendiri bangsa, menurutnya, sepakat untuk berkompromi bahwa Indonesia merdeka tidak menjadi negara sekular yang memisahkan agama dan negara, dan tidak pula menjadikan Islam sebagai dasar dan falsafah negara.
Pancasila, menurut Yusril, sesuai dengan pernyataan Mohammad Natsir, yakni “kalimatin sawa’in bainana wa bainahum”. Artinya, dia menyebutkan, kalimat yang sama yang menjadi titik temu atau common platform bernegara yang disepakati oleh golongan Islam dan golongan kebangsaan.
Dalam negara Republik Indonesia, menurut Yusril, agama mendapatkan tempat yang sangat fundamental sebagai sumber inspirasi dan landasan spiritual dalam menyelenggarakan negara dan membangun bangsa. Namun, tidak seperti Malaysia yang menempatkan Islam sebagai agama resmi negara atau Filipina yang sekular dan memisahkan agama dan negara.
“Di negara kita, tidak ada jaminan atau keistimewaan apapun yang diberikan kepada Islam, meskipun Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas mutlak penduduk Indonesia,” ungkap Yusril.
Dia menjelaskan dalam kesepakatan para pendiri negara dalam menyusun draf UUD 45 mulanya memberikan jaminan itu, yakni jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jaminan lainnya, yakni presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam.
Namun semua kesepakatan dalam draf UUD 1945 itu dihapuskan ketika UUD 1945 disahkan sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Konsekuensi tidak adanya jaminan keistimewaan secara konstitusi, menurut Yusril, umat Islam wajib mampu untuk berkompetisi dan bersikap proaktif dalam politik.
“Jika umat Islam lengah maka kekuasaan politik akan direbut oleh kekuatan-kekuatan politik yang belum tentu bersikap empati kepada Islam dan umatnya,” terangnya.
Bisa saja kekuasaan politik yang menentukan perjalanan bangsa dan negara adalah kekuatan sekular anti Islam yang didukung oleh kekuatan2 politik dan pemilik modal yang berada di luar negeri. Yusril menegaskan umat Islam Indonesia adalah umat yang nasionalis, yang mencintai bangsa, negara dan tanah airnya.
Karena itu, Islam tidak mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Yusril mengajak umat Islam untuk mendukung partai-partai Islam yang memiliki idealisme yang tinggi dan komitmen yang teguh untuk memajukan bangsa dan negara.
Ditanya tentang partai yang dipimpinnya, Yusril menegaskan PBB adalah partai Islam berhaluan moderat dan nasionalis. PBB juga mengedepankan pendekatan rasional dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa.
PBB menganut ideologi Islam Rahmatan Lil ‘Alamin atau Islam yang memberikan inspirasi, sumber etika dan sumber petunjuk yang sangat berguna untuk memberikan arah dalam berijtihad memecahkan persoalan-persoalan bangsa. “Apalagi PBB adalah partai Islam yang berakar pada sejarah dan pengalaman bangsa kita sendiri. PBB bukanlah partai yang berada di awang2, atau partai yang pemikirannya dilatar belakangi oleh pengalaman masyarakat Timur Tengah yang sangat bebeda sejarah dan pengalamannya dengan bangsa kita,” ujar Yusril menegaskan.
(sumber: republika.co.id)
Komentar