Gerindra: Prabowo Bukan Petugas Partai Seperti Jokowi

prabowo-dan-jokowi_20180408_211246
Prabowo Subianto dan Joko Widodo

SultengTerkini.Com, JAKARTA– Prabowo Subianto, Ketua umum Gerindra itu resmi menyatakan diri siap menjadi calon presiden sesuai dengan mandat yang diberikan partai. Gerindra menepis anggapan kalau Prabowo berlaku layaknya petugas partai.
“Pak Prabowo itu bukan petugas partai karena Prabowo ketum partai, pimpinan partai, tapi beliau menerima mandat dari kader dan rakyat Indonesia,” kata Wasekjen Gerindra Andre Rosiade kepada wartawan, Kamis (12/4/2018).

Ngomong-ngomong soal petugas partai, Andre menyinggung calon kompetitor Prabowo di Pilpres 2019, yaitu Joko Widodo. Sang petahana itu disebut Andre hanyalah petugas partai, tak seperti Prabowo yang merupakan pimpinan tertinggi Gerindra. Jokowi, untuk diketahui, merupakan kader PDIP.

“Jangan samakan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang petugas partai,” ucap Andre.

Bagi Andre, kesiapan Prabowo maju Pilpres 2019 bukan hanya karena didorong kader Gerindra. Rakyat, klaim Andre, turut berperan atas sikap Prabowo.

“Prabowo adalah figur yang mendengarkan aspirasi kader, aspirasi rakyat. Prabowo maju sebagai capres bukan karena ambisi pribadi, tapi sebagai figur yang selalu mendengarkan aspirasi kader dan rakyat Indonesia. Ternyata kader dan rakyat menginginkan Prabowo maju. Beliau menerima mandat,” tegas Andre.

Kesiapan nyapres disampaikan Prabowo di acara Rakornas Gerinda yang digelar di kompleks kediamannya, Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/4). Sebelumnya, dia menerima mandat dari Gerindra untuk maju sebagai capres.

BISA KALAHKAN JOKOWI

Sementara itu, duel antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto diprediksi akan kembali terjadi saat pemilihan presiden (pilpres) 2019 nanti. Bahkan, menurut pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio, Prabowo berpeluang besar mengalahkan Jokowi jika elektabilitasnya tinggi.

“Jarak (elektabilitas) antara Jokowi dan Probowo 20 dan 25 persen. Makanya, hasil ini hanya akan berubah bila tiga hal terjadi,” ujar Hendri kepada Republika.co.id, Kamis (12/4).

Pertama, ada perubahan peta politik setelah pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018. Artinya, terang Hendri, banyak calon yang diusung Gerindra dan PKS berhasil menang pada pilkada 2018.

Alasan kedua, apabila Prabowo tepat dalam memilih calon wakil presiden (cawapres), sedangkan Jokowi kurang tepat memilih cawapres. Dengan demikian, Prabowo berpeluang mengalahkan Jokowi.

“Tapi kalau hasil pilkada 2018 ini sama saja, artinya banyak pendukung Jokowi yang menang dan kemudian Jokowi tepat memilih wakil presiden maka hasilnya (akan) sama dengan 2014,” ujar Hendri.

Kemudian, alasan ketiga, terbentuknya koalisi poros ketiga. Hadirnya poros ketiga ini, Hendri menilai, dapat memecah belah suara.

“Ini berpeluang untuk memecah suara dan biasanya kalau ada perpecahan suara maka peluang kembali menjadi 50:50,” ujar Hendri.

Tiga alasan ini, dalam sudut pandang Hendri, bisa mengubah peta pilpres dan mengubah nasib Prabowo agar tidak lagi kalah oleh Jokowi. Namun, ada satu hal lagi yang tidak boleh luput, yakni para pemilih pemula yang baru akan mengikuti Pemilu 2019 nanti.

“Jadi, tiga alasan itu saja yang bisa mengubah peta atau hasil 2019 sehingga tidak sama dengan 2014, walaupun kita juga harus menghitung pergerakan dan penilaian masyarakat terhadap kinerja Jokowi dan beberapa jutaan pemilih pemula yang baru saja mengikuti pemilu,” kata dia.

(sumber: detik.com/republika.co.id)

Komentar