Forkompimda Sulteng Rapat Bahas Penanggulangan Pascabencana, Pemilu, Hari Buruh Hingga Ramadan

photo6210761227186055477
GUBERNUR Sulawesi Tengah Longki Djanggola memimpin Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah provinsi setempat di ruang kerjanya, Senin (29/4/2019). FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, PALU– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola memimpin Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi setempat di ruang kerjanya, Senin (29/4/2019).

Rapat itu dihadiri unsur forkompida seperti ketua DPRD, kapolda, sekretaris provinsi, dan pejabat dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola menyampaikan bahwa agenda rapat forkopimda diperluas seperti masalah mencermati peringatan Hari Buruh 1 Mei atau May Day, perkembangan laporan Pemilu tahun 2019.

Selain itu, dalam rapat itu juga membicarakan masalah harga sembilan bahan pokok menjelang Ramadan 1440 Hijriah dan pelaksanaan penanggulangan bencana Sulteng pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada kesempatan itu, Gubernur Longki mendengarkan laporan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan informasi dari Kapolda Sulteng Brigjen Polisi Lukman Wahyu Hariyanto bahwa kegiatan Hari Buruh atau May Day diperingati Asosiasi Buruh Sulawesi Tengah dengan kegiatan-kegiatan dialogis, sosial, seperti acara zikir akbar, acara dialog, orasi dari serikat buruh dan ramah tamah.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Longki juga menandatangani Upah Minimum Sektoral Kabupaten Morowali tahun 2019.

Gubernur selaku pimpinan rapat mendengarkan laporan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dari Ketua KPU dan Ketua Bawaslu.

Dari hasil laporan Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming itu, pelaksanaan Pemilu di wilayahnya dapat berjalan dengan baik dan terdapat 69 tempat pemungutan suara (TPS) dilakukan Pemungutan Suara Ulang atau PSU tersebar di seluruh kabupaten dan Kota Palu dan enam TPS Pemungutan Suara Lanjutan atau PSL terdapat pada tiga kabupaten.

Untuk tahapan rekapitulasi suara saat ini sudah pada tingkat kecamatan, tetapi ada empat kabupaten yang sudah melakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten yakni Buol, Banggai, Parigi Moutong dan Morowali Utara.

Rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat provinsi akan dilakukan pada 3 Mei 2019 dan dari sisi pelanggaran Pemilu yang disampaikan Ketua Bawaslu Ruslan Husen terdapat 534 kasus.

Dari pelanggaran tersebut, terdapat 436 kasus pelanggaran administrasi, hanya enam kasus pidana Pemilu.

Untuk penyelenggara Pemilu yang meninggal hanya satu orang dan sakit 84 orang.

Gubernur Longki setelah mendengarkan laporan dari Ketua KPU dan Bawaslu menyampaikan apresiasi atas terlaksananya Pemilu tahun 2019 di wilayahnya dengan baik aman dan lancar.

Dalam kesempatan itu, rapat juga membahas soal antisipasi kenaikan harga-harga bahan pokok menjelang Bulan Suci Ramadan 1440 Hijriah.

Dari laporan Asisten II dan Kepala Bulog menyatakan, ada kenaikan harga yang terjadi pada bawang putih, bawang merah dan cabai.

Tetapi menurutnya, saat ini sudah dilakukan pengiriman barang untuk mengantisipasi kenaikan harga tersebut.

Untuk stok beras di Bulog juga dinilai sangat aman cukup untuk 4,2 bulan kedepan.

Demikian juga untuk minyak goreng, gula dan daging, stoknya sangat memadai dan aman untuk kebutuhan menjelang Bulan Suci Ramadan.

Pihak pemerintah daerah bersama Bulog akan melakukan operasi pasar.

Khusus tentang kelangkaan BBM dan gas elpiji 3 kilogram, Gubernur Longki atas saran Kapolda Lukman Wahyu menugaskan Asisten II dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda untuk melakukan evaluasi.

“Kenapa hal tersebut bisa terjadi dan kalau ada pelanggaran supaya dilakukan penindakan,” kata Longki.

Untuk kegiatan percepatan pemulihan dampak bencana Sulteng dilaporkan oleh Kadis Sosial dan Kepala BPBD Sulteng.

Dalam laporan itu dinyatakan bahwa penyaluran dana santunan duka untuk tahap pertama sebanyak 1.906 sementara berjalan pada bank yang ditunjuk dan verifikasi tahap II sudah dilaksanakan.

Untuk jaminan hidup sudah diusulkan sesuai Surat Keputusan Walikota dan Bupati Sigi dan Donggala, selanjutnya untuk dana stimulan tahap I dananya sudah tersedia pada BPBD kabupaten dan Kota Palu terdampak, tetapi penyalurannya menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. CAL

Komentar