SultengTerkini.Com, PALU– Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan 11 kabupaten wilayah Sulawesi di sebuah hotel Jalan Basuki Rahmat, Kota Palu, Senin (22/7/2019).
Berdasarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Kerja Surabaya, Taruna Perdana Adi yang mewakili Dirut Bakti Kominfo menjelaskan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 RI untuk melakukan percepatan pembangunan wilayah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T) RI dan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengenai lokasi prioritas pembangunan.
Kementerian Kominfo RI saat ini sedang melakukan pembangunan program Base Transceiver Station (BTS) di beberapa wilayah Republik Indonesia yang dimana daerah tersebut belum tersentuh oleh operator seluler karena faktor bisnis dan geografis.
Maka disitulah negara hadir untuk membantu mengatasi kesenjangan telekomunikasi pada daerah-daerah tersebut melalui Bakti Kominfo dengan program Universal Service Obligation (USO)/Kewajiban Pelayanan Umum (KPU).
Ia mengatakan, selain itu target pembangunan BTS Blanspot Bakti di tahun 2019 yakni 538 lokasi, meliputi seluruh wilayah Indonesia.
Untuk pembangunan BTS Blank Spot Bakti di daerah Sulawesi Tengah berjumlah 70 BTS di tahun 2019 antara lain, meliputi Sulteng, Sultra dan Gorontalo.
Dengan dibangunnya 70 BTS tersebut diharapkan akan menambah kemudahan masyarakat dalam berkomunikasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi daerah khususnya di wilayah 3T.
Sementara itu, Gubernur Sulteng Longki Djanggola dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi, Pemerintahan dan Kesra, Faisal Mang mengatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan digital masih cukup tinggi antara penduduk perkotaan dan pedesaan, sehingga mendorong ketimpangan sektor informasi.
Demikian juga halnya saat ini tren pemanfaatan internet dari tahun ke tahun terus meningkat.
Hal ini menunjukkan layanan internet sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat.
Selain itu sebagai bentuk respon dan peran pemerintah dalam upaya menekan kesenjangan informasi, pemerintah secara khusus telah membangun sarana dasar layanan akses telekomunikasi dan internet melalui program KPU/USO.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah memberikan semangat perubahan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dari iklim monopoli menuju iklim kompetitif meskipun faktanya penyelenggaraan telekomunikasi masih tetap berfokus pada daerah komesial, sehingga daerah non komersial kurang mendapat perhatian.
Oleh karena itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dibuat dalam rangka telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri.
Pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi dalam rangka penyelenggaraan program sektor telekomunikasi yang telah digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Ia menambahkan, sebelum tahapan implementasi diawali dengan diselenggarakannya kegiatan rapat koordinasi teknis dan design review meeting BTS blank spot se Sulawesi tahun 2019, dalam rangka membangun sinergitas dan dukungan guna mendorong percepatan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan layanan BTS blank spot bagi daerah-daerah yang termasuk ke dalam kriteria 3T.
Kegiatan itu juga dihadiri Bupati Sigi, Wakil Bupati Parigi, Bupati Tojo Unauna, dan beberapa perwakilan kabupaten di kawasan Sulawesi diantaranya, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan dan Kabupaten Gorontalo. CAL
Komentar