SultengTerkini.Com, PALU– BUMD diharap memiliki rencana bisnis sebagai gambaran usaha dan pedoman bagi manajemen agar perumpamaan hidup segan mati tak mau tidak terus-terusan dialamatkan ke badan usaha anak kandung daerah tersebut.
Saran itu disampaikan Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Mulyono pada pembukaan Workshop PP 54 Tahun 2017 tentang BUMN di sebuah hotel Jalan Zebra, Kota Palu, Kamis (12/9/2019) pagi.
Dia melanjutkan, problem kebanyakan BUMD di Sulteng adalah belum optimalnya manajemen mengelola dana penyertaan modal dari pemda dalam ekspansi usaha, malah justru habis membiayai operasional perusahaan.
“Sehingga belum mampu memberi kontribusi signifikan atas PAD dan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya melihat kiprah BUMD sejauh ini.
Terkait workshop, asisten berharap pengelola BUMD, OPD dan bagian hukum di kabupaten/kota berkolaborasi mempersiapkan perubahan perda pendirian BUMD-nya masing-masing sesuai ketentuan PP 54 Tahun 2017 agar bisa menambah kontribusi PAD ke daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Selaku narasumber berasal dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Perwakilan BPKP Sulteng yang diikuti lebih kurang 50 peserta.
“Tujuan workshop adalah memberi pembelajaran tentang tata kelola BUMD yang baik,” kata ketua panitia, Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Farida Karim dalam laporannya. CAL
Komentar