SultengTerkini.Com, AMPANA– Pelaksanaan rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tahun 2019 merupakan wujud apresiasi pemerintah daerah terhadap arti penting pangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Abdullah Kawulusan dalam Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Sulawesi Tengah di auditorium sebuah hotel di Ampana, Kabupaten Tojo Unauna, Selasa (24/9/2019) malam.
Dia mengatakan, indikator terwujudnya stabilitas suatu negara atau wilayah, adalah terpenuhinya pangan seluruh masyarakat secara cukup dan merata di seluruh wilayah nusantara.
Selanjutnya kata dia, pembangunan ketahanan pangan sudah menjadi komitmen dari pemerintah, yang mana dalam RPJMN 2014-2019, Ppemerintah telah memasukkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional yang dimonitor pelaksanaan dan pencapaiannya secara reguler.
Selain itu katanya, pemerintah juga menaruh perhatian yang serius terkait pembangunan ketahanan pangan.
Bahkan menurutnya, pemerintah telah menetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan di daerah kabupaten/kota.
Olehnya itu, dia berharap kepada institusi pengelola ketahanan pangan agar mengoptimalkan peran pembangunan ketahanan pangan di daerahnya, khususnya melalui peran aktif Dewan Ketahanan Pangan.
Untuk itu, Dewan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten/kota perlu mengoptimalkan fungsi-fungsi koordinatif lintas sektor melalui kepemimpinan kepala daerah kabupaten/kota.
Karena menurutnya, pembangunan ketahanan pangan adalah urusan lintas sektoral dan bukan sekadar urusan utama sektor pertanian/pangan semata.
Untuk sarana pembangunan ketahanan pangan nasional adalah, tercapainya kemandirian pangan.
Hal ini katanya diwujudkan melalui swasembada komoditas pangan strategis (padi, jagung, kedelai, gula, bawang merah dan cabe merah).
“Namun hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita dalam penyediaan pangan, karena Sulawesi Tengah yang terletak pada jalur Sesar Palu Koro yang merupakan potensi kebencanaannya cukup besar.
Dia mencontohkan, pada 28 September 2018 yang lalu, hal tersebut menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana, termasuk jaringan irigasi utama di Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, dan Donggala yang menyebabkan lahan sawah produktif kurang lebih 7.356 hektare tak dapat berproduksi.
Bahkan juga kata dia, menyebabkan korban jiwa dan harta benda yang cukup besar.
Oleh sebab itu katanya, perencanaan pembangunan termasuk pangan harus dapat memperhitungkan potensi bencana yang dihadapi.
Selanjutnya dikatakannya untuk kondisi ketahanan pangan wilayah Sulawesi Tengah masih terbilang aman.
Saat ini stok masih mampu memenuhi kebutuhan penduduk Sulteng hingga enam bulan kedepan.
Dia mengatakan, pada tahun 2018 secara agregat, Sulteng termasuk salah satu daerah surplus beras di Indonesia mencapai 228.638 ton.
Hal ini diakuinya sedikit mengalami penurunan produksi dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 299.882 ton.
Namun kata dia, kondisi ini tak membuat pemerintah daerah berpuas diri, bahkan harus tetap waspada dengan situasi pangan dunia yang tidak stabil. SMS
Komentar