SultengTerkini.Com, PALU– Guna mewujudkan permukiman dan infrastruktur inklusif, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan Bank Dunia membuat Lokakarya Inklusi Gender dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulteng di sebuah hotel Jalan Mohammad Hatta, Kota Palu, Kamis (5/12/2019).
Lokakarya diikuti sekitar 50 peserta dari unsur perangkat daerah dan kementerian serta NGO/LSM.
Lewat kegiatan, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian PUPR, Sudirman berharap dua hal sebagai luaran.
Pertama, meningkatnya kesadaran dan pemahaman stakeholder terkait agenda lokakarya dan kedua, melahirkan rekomendasi strategis inklusi gender untuk rehab-rekon Sulteng.
Lokakarya juga diapresiasi perwakilan Bank Dunia, Jian Vun, bahwa stakeholder semestinya memahami apa yang dibutuhkan publik sebelum mendesain infrastruktur.
Merespon keduanya, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Mohammad Hidayat Lamakarate mengakui banyak keputusan yang tidak tepat dalam penanganan bencana.
Dia ambil contoh banyak hunian sementara (huntara) yang didirikan tanpa didahului analisis gender yang lantas memicu kasus-kasus Kekerasan Berbasis Gender.
“Karena waktu itu hanya memikirkan bagaimana memindahkan warga secepatnya ke huntara,” katanya menyoal kelalaian itu.
Olehnya di setiap kejadian bencana, Sekprov berharap supaya dibuat pedoman penanganan yang bisa mengakomodir hak-hak kelompok rentan.
“Itu mungkin yang perlu ditegaskan dalam lokakarya ini yaitu memastikan hak-hak mereka bisa terpenuhi dalam konsep rehab rekon,” pungkasnya berharap. CAL
Komentar