SultengTerkini.Com, PALU- Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BP2W) Sulawesi Tengah (Sulteng), Ferdinand Kana Lo, mengungkapkan bahwa seluruh pengerjaan Hunian Sementara (Huntara) di tiga daerah terdampak bencana alam bakal diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Telah rampung secara keseluruhan pembangunan huntara, jadi nanti kita serahkan ke BPK untuk di audit,” ujar Ferdinand kepada wartawan di aula kantor BP2W Sulteng, Jum’at (20/12/2019).
Namun, kata Ferdinand, audit akan dilaksanakan usai pembayaran pengerjaan Huntara rampung.
Berdasarkan data BP2W Sulteng, masih ada sekira Rp 70 miliar tunggakan yang belum terbayar dari nilai total kontrak sebesar Rp 417 miliar.
Pihaknya tengah berupaya melunasi seluruh tunggakan pembayaran pengerjaan Huntara kepada para penyedia jasa atau kontraktor.
Ferdinand akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit seluruh pekerjaan huntara di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala), terutama 699 unit huntara yang dibangun PUPR.
“Masih belum dibayar sampai detik ini Rp70 miliar. Kalau ini sudah selesai, kami akan lakukan audit melalui bantuan BPK. Kalau ada temuan, akan diminta untuk pengembalian ke kas negara. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kejati Sulteng maupun Polda Sulteng,” ujar Ferdinand.
Diketahui, jumlah Huntara yang dibangun PUPR sebanyak 699 unit dari awal rencana 2.000 unit. Sementara 1.300 unit lainnya dibangun oleh lembaga non pemerintah alias NGO dan sejumlah instansi peduli Pasigala kala itu.
Pembangunan Huntara PUPR dilaksanakan oleh 20 perusahaan. Delapan diantaranya dibangun oleh perusahaan plat merah, yakni PT Pembangunan Perumahan, PT Perentjana Djaja, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya. Sementara 12 perusahaan lainnya merupakan kontraktor lokal. RAI
Komentar