SultengTerkini.Com, JAKARTA– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola dan Wali Kota Palu Hidayat serta 46 kepala daerah lainnya berkomitmen membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penandatanganan komitmen pembangunan MPP disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, bertempat di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (10/3/2020).
Menteri Tjahjo mengatakan, antusiasme yang tinggi dalam membangun MPP menunjukan niat serta usaha yang baik dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Hadirnya MPP diharapkan mampu membentuk ASN modern dan memiliki pola pikir untuk bekerja profesional.
“MPP menghadirkan ASN (aparatur sipil negara) modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil,” ujarnya.
Perlu diketahui, sejak 2017 hingga saat ini, telah dibangun sebanyak 24 MPP di berbagai kabupaten/kota di Indonesia.
MPP merupakan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi.
Inovasi pemerintah ini hadir untuk mendobrak rutinitas dan menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit, dan tidak transparan.
Digitalisasi pelayanan memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau.
MPP juga diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan.
Sebab kunci dari efektivitas kehadiran MPP adalah integrasi sistem pelayanan yang memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi informasi.
Efektivitas ini juga dirasakan masyarakat karena cukup hadir pada satu tempat, mereka mendapatkan berbagai layanan.
Di MPP ini, layanan terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah bahkan swasta.
Hal ini tentunya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan juga menghemat waktu.
“MPP mengintegrasikan pelayanan pusat dan daerah, serta pelayanan bisnis dalam satu tempat,” jelas Menteri Tjahjo.
Melalui MPP juga diharapkan mendorong kemudahan berusaha, yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi pelayanan perizinan.
Kehadiran MPP diharapkan mampu menjawab tantangan ini, karena bergabungnya berbagai unit pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan diharapkan proses penerbitan izin usaha akan semakin mudah.
Senada dengan Menteri Tjahjo, Gubernur Sulawesi Tengah melalui Juru Bicara, Mohammad Haris berharap MPP di Pemerintah Provinsi Sulteng lebih optimal dan efektif serta bersinergitas dengan beberapa stakeholder pelayanan publik agar lebih memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan.
Selain penandatanganan, juga diadakan knowledge sharing dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.
Selain Gubernur Longki Djanggola dan Walikota Hidayat, hadir pula Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Bunga Elim Somba, Kepala Dinas Kehutanan Sulteng Nahardi, Kepala Biro Humas Protokol Mohammad Haris, Kepala Bagian Protokol Edy Lesnusa, dan Kepala Bidang PTSP Asraf. CAL
Komentar