SultengTerkini.Com, POSO– Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola didampingi Bupati Poso Verna Ingkiriwang membuka Rapat Koordinasi Forum Pendapatan Daerah se Sulawesi Tengah ke 5 di sebuah hotel Poso, Rabu (24/3/2021).
Pada kesempatan itu, rapat koordinasi dihadiri secara virtual Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah.
Gubernur pada kesempatan itu didampingi Bupati Poso, perwakilan Bank Indonesia, Kadis Pendapatan Sulteng, Pelaksana Tugas Karo Pembangunan, Pelaksana Tugas Karo Adpim, Sekretaris Kabupaten Poso dan organisasi perangkat daerah setempat, dan dihadiri Kadis Pendapatan Kota Palu dan Kabupaten se Sulteng.
Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Poso, Putra Botilangi selaku Ketua Panitia Pelaksana mengatakan, dasar pelaksanaan kegiatan itu Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan hasil kesepakatan para kadis pendapatan daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan itu merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya untuk meningkatkan kualitas dan peningkatan pengelolaan pendapatan daerah.
Bupati Poso, Merry Verna Ingkiriwang menyampaikan ucapan selamat datang kepada Gubernur Longki dan rombongan juga kepada peserta rapat tersebut.
Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Longki atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Poso atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Tentu kami pemerintah harus melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab dan kami melihat dengan pelaksanaan kegiatan ini ada gairah ekonomi masyarakat di wilayah Poso,” katanya.
Bupati mengatakan, tema kegiatan itu adalah mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan di Provinsi Sulawesi Tengah.
Dimana tema tersebut merupakan perwujudan dari visi dan misi Kabupaten Poso.
Selanjutnya Bupati Verna menyampaikan harapannya agar gubernur bersama rombongan dapat menikmati suasana dan berkunjung di objek wisata di Kabupaten Poso.
Sementara itu, Gubernur Longki Djanggola menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat yang memiliki nilai penting guna meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan Kota Palu melalui Bapenda/BPKAD setempat.
Gubernur menyampaikan apresiasinya terhadap peningkatan realisasi dana bagi hasil atau DBH dari target yang ditetapkan semula Rp 417.465.350.400 dan terealisasi sebesar Rp 452.181.133.028, terjadi pelampauan sebesar Rp 34.715.782.628 atau sebesar 0,083 %.
Semua ini kata gubernur, merupakan upaya dan hasil kerja keras oleh pihak kabupaten/kota dalam bersinergi dengan bapenda provinsi untuk peningkatan penerimaan pajak daerah yang berdampak pada meningkatnya DBH bagian kabupaten/kota.
“Dengan adanya peningkatan bagi hasil penerimaan pajak daerah ini kami harapkan pemerintah kabupaten/kota dapat berperan aktif untuk membantu pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinkronisasi serta sinergitas dalam kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah guna terwujudnya peningkatan penerimaan pendapatan daerah,” tuturnya.
Gubernur juga berpesan kepada seluruh peserta rapat agar fokus dan memanfaatkan dengan baik forum ini dan meminta agar dispenda terus meningkatkan inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah. CAL
