PALU– Penjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), Mulyono mewakili Gubernur Rusdy Mastura mengikuti Rapat Penanganan Covid-19 yang dipimpin Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto bersama Kementerian Keuangan dan kementerian terkait yang berlangsung secara virtual, Sabtu (24/7/2021).
Dalam rapat itu, Penjabat Sekprov Mulyono turut didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulteng Datu Pamusu Tombolotutu, Kadis Sosial Ridwan Mumu, Kadis Perhubungan Sisliandy, Kadis Kesehatan diwakili dr Jumriani.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, peningkatan penularan Covid-19 mingguan dilihat trennya masih tinggi dan tingkat kematian juga meningkat.
Untuk penanganan dan penanggulangannya peningkatan penularan Covid-19 tetap diberlakukan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM dengan level I hingga IV.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan harapan Presiden RI kepada gubernur, bupati dan walikota agar terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan yang lebih ketat lagi.
Selanjutnya Menko Prekonomian meminta agar gubernur, bupati dan walikota dapat mempersiapkan tambahan tempat tidur perawatan serta tempat isolasi mandiri.
Menko Perekonomian menyampaikan, di wilayah Sulteng ada dua daerah yang masuk PPKM level IV yakni Kota Palu dan Kabupaten Morowali Utara.
Untuk daerah ini akan diterapkan ketentuan warung, lapak, dan pedagang kaki lima tetap buka, tetapi ditata dan diatur sesuai protokol kesehatan.
Selanjutnya, jam operasional mal dibatasi, kecuali toko obat dan apotek.
Kemudian tempat ibadah untuk sementara ditutup, pelaksanaan ibadah dilakukan di rumah.
Menko Perekonomian menyampaikan harapan Presiden RI kepada kepala daerah dan unsur forkopimda bersinergi melakukan penanggulangan secara masif agar penularan Covid-19 dapat ditekan di wilayahnya.
Selanjutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan dalam kondisi PPKM untuk penanggulangan Covid-19 sesuai arahan Presiden RI agar dilakukan skema intervensi untuk meringankan ekonomi masyarakat dan perlindungan sosial diperkuat.
Beberapa skema intervensi meringankan ekonomi masyarakat seperti menyalurkan dana bantuan langsung tunai kepada program keluarga harapan atau PKH setiap bulan.
Dana PKH akan diperluas sesuai dengan kondisi keluarga.
Kemudian, pemberian diskon tarif listrik untuk pelanggan 450 Kwh hingga Desember 2021.
Lalu pemerintah akan menambah 10 juta kepala keluarga penerima bantuan sosial tunai.
Berikutnya bantuan subsidi upah kepada pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta dan pemerintah akan menyalurkan bantuan beras 10 kilogram untuk 28,9 juta kepala keluarga.
Semua bantuan itu sudah berjalan dan untuk Juli dan Agustus akan disalurkan.
Sementara itu, Penjabat Sekprov Mulyono meminta kepada semua pihak untuk segera menindaklanjuti kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.
“Selain daerah yang sudah ditetapkan masuk pada level IV, Kota Palu dan Kabupaten Morowali Utara, yang menjadi perhatian kita juga adalah Kabupaten Banggai karena peningkatan kasusnya sangat tinggi, tingkat kematiannya juga sangat Tinggi. Selanjutnya untuk Kabupaten Sigi dan Poso tren peningkatan kasusnya juga agak meningkat,” tuturnya.
Sekprov juga menyampaikan harapan gubernur agar perlindungan sosial dari pemerintah provinsi dan kabupaten dan Kota Palu diminta supaya dapat dipastikan tersalurkan dengan baik, bantuan-bantuan yang sudah terprogram segera direalisasikan.
Mulyono juga menyampaikan harapan gubernur agar bantuan langsung tunai (BLT) desa menjadi perhatian supaya segera dicairkan. “Dibuatkan surat melalui organisasi perangkat daerah teknis kepada daerah kabupaten untuk memastikan BLT desa dapat segera direalisasikan,” katanya. CAL
Komentar