Wagub Sulteng Minta Pejabat OPD Harus Jadi Contoh yang Baik Buat Bawahan

-Utama-
oleh

PALU– Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng), Ma’mun Amir didampingi Pelaksana Tugas Kepala Bappeda, Suandi berkunjung ke kantor Dinas Kehutanan dan Dinas Sosial, Senin (30/8/2021).

Wagub tiba di kantor Dinas Kehutanan disambut kepala dinas, Nahardi bersama pejabat eselon III dan IV.

Dalam kunjungannya, wagub meminta agar kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat harus menjadi contoh yang baik buat bawahannya.

“Kalau kepala OPD tidak bisa menjadi contoh yang baik, kita tidak bisa berharap besar dari capaian tugas dan fungsinya,” katanya.

Dia meminta jangan dijadikan pandemi sebagai alasan untuk tidak melaksanakan tugas dengan baik oleh pejabat dan aparatur sipil negara.

Ma’mun juga meminta kepada kepala dinas kehutanan agar penyusunan program dan kegiatan prioritas dapat segera diselesaikan.

Program dan prioritas tersebut disusun dengan efisien dan efektif, tepat sasaran, dan mengutamakan kejujuran.

Dia menyampaikan filosofi yang harus dilaksanakan yakni jika burung bisa ditembak dengan katapel kenapa harus pakai meriam?.

“Jadi efesiensi dan efektivitas menjadi konsen kita bersama,” katanya.

Dia meminta agar pelaksanaan program dan kegiatan yang diusulkan dimaksudkan untuk percepatan penyelesaian kemiskinan, pengangguran, mengurangi stunting, pembangunan infrastruktur, pendidikan gratis, dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Khusus bidang kehutanan, wagub meminta agar fungsi sosial hutan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara dalam kunjungannya ke kantor Dinas Sosial, wagub meminta agar data masyarakat miskin divalidasi lebih akurat.

“Kita lihat masyarakat saat ini masih banyak orang yang memiliki kemampuan lebih masih terdata sebagai masyarakat miskin. Melihat kondisi tersebut agar Dinas Sosial dapat menyajikan data masyarakat miskin berdasarkan 11 indikator yang sudah tetapkan,” katanya.

Dia menekankan perlu akurasi data masyarakat miskin agar bisa merumuskan skema penyelesaiannya.

Kalau data tidak akurat, bagaimana bisa merumuskan program untuk menyelesaikan kemiskinan, kata wagub. Wagub meminta Dinas Sosial lebih memberikan perhatian serius terkait dengan validasi data masyarakat miskin. CAL

Komentar