PARIMO- Sejumlah Warga Desa Bolano, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah meminta pemerintah desa (pemdes) transparan dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19.
Menurut warga setempat, penggunaan anggaran penanganan Covid-19 tidak jelas dari Pemerintah Desa Bolano.
Sandi Pratama, warga Desa Bolano mengatakan, realisasi anggaran Covid-19 tahun 2021 sekira sebesar Rp 60 juta tersebut sepertinya belum tampak pelaksanaannya.
“Padahal anggaran tersebut sudah dicairkan sejak awal tahun 2021, sehingga aneh menurut kami hingga saat ini belum ada realisasinya,” tuturnya kepada jurnalis media ini di Palu, Sabtu (16/10/2021).
Sandi yang juga anggota posko Covid-19 Desa Bolano juga menyayangkan, dari anggaran tersebut tidak ada alokasi dana bantuan dari pemerintah desa untuk masyarakat yang terpapar Virus Corona, khususnya yang menjalani isolasi mandiri di rumah seperti paket makanan, vitamin, dan obat-obatan.
“Saya minta BPD sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan pemerintah desa dan pengelolaan anggaran desa untuk dapat melaksanakan tugasnya terkait pengawasan dana Covid-19 itu,” tegasnya.
Selain itu, dia juga meminta Pemdes Bolano memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran itu. “Karena hingga saat ini, kami masyarakat Bolano tidak tahu digunakan untuk apa saja anggaran Covid-19 itu,” katanya mempertanyakan.
Sementara itu, pihak Badan Permusyawaratan Desa atau BPD saat ini belum melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Desa (kades) Bolano, Fiskal terkait persoalan penggunaan anggaran Covid-19.
Sandi berharap agar BPD Bolano menggunakan kewenangannya dan segera melakukan RDP agar dapat meminta keterangan berkaitan dengan realisasi dana Covid-19 tersebut.
Selanjutnya kata dia, pihak BPD segera mempublikasikan hasil RDP kepada masyarakat terkait masalah tersebut. “Masyarakat memiliki hak untuk dapat mengetahui kemana semua dana sebesar Rp 60-an juta itu digunakan,” tegas Sandi.
Secara terpisah, Ketua BPD Bolano, Amrin Pakaya saat dikonfirmasi melalui telepon genggam pada Ahad (17/10/2021) mengenai masalah tersebut turut berkomentar.
Dia membenarkan, jika sampai saat ini pihaknya belum melakukan RDP kades khusus masalah pengawasan dana darurat Covid-19.
Hal itu kata dia, berkaitan dengan jawaban atas tanggapan LKPP tahun 2020 yang hingga kini belum juga kunjung dipenuhi oleh Kades Bolano.
“Persoalan anggaran Covid-19 sendiri, yang hingga saat ini masih menjadi pertanyaan beberapa masyarakat, kami selaku BPD akan terus siap melakukan pengawasan, ungkapnya.
Sampai saat ini kata dia, pihaknya masih bekerja sesuai kewenangannya dan nantinya hasil dari tindak lanjut itu akan dibuka seterang-terangnya kepada masyarakat Desa Bolano.
Dia berjanji memenuhi tuntutan masyarakat yang meminta BPD melakukan pengawasan lebih ketat lagi.
“Nanti jika ada temuan yang diduga merugikan hak-hak masyarakat kami tidak akan segan-segan melaporkan kepada pihak berwenang,” tuturnya.
Pihak BPD kata dia, dalam melakukan pengawasan harus sesuai kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan.
Olehnya dia membutuhkan waktu untuk penyelesaian masalah ini agar tidak ada kecurigaan antara masyarakat dan pemerintah desa setempat.
Sementara itu, Kades Bolano, Fiskal yang dikonfirmasi jurnalis media ini melalui telepon genggamnya 0822 2925 7xxx belum memberikan jawaban.
Pesan singkat melalui WhatsApp yang dikirim jurnalis ke Kades Bolano mengenai masalah penggunaan anggaran Covid-19 juga tidak dibalas. SUG
Komentar