PALU– Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melakukan audiensi dengan para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Serikat Buruh Container Sulawesi Tengah-Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (SBCST-FNPBI), Senin (1/11/2021).
Para pengunjuk rasa tersebut diterima Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkot Palu, Moh Rifani didampingi sejumlah pejabat terkait di Ruang Rapat Bantaya kantor walikota.
Kedatangan SBCST-FNPBI mewakili keresahan buruh transportasi akibat pendistribusian solar yang dianggap mempengaruhi kinerja hingga kehidupan buruh transportasi.
Selain panjangnya antrean solar di setiap SPBU yang ada di Kota Palu, penjatahan bagi mobil kapasitas besar sebanyak Rp 250 ribu per mobil juga dianggap menjerat kehidupan para buruh, sehingga mereka meminta penambahan kuota solar menjadi Rp 400 ribu per mobil.
Tak hanya itu, para sopir kontainer tersebut juga meminta pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap mobil-mobil “siluman” di SPBU.
Apabila tuntutan tidak dipenuhi, para buruh akan melakukan mogok kerja.
Menanggapi hal itu, Asisten I Rifani mengatakan, tuntutan para buruh terkait penambahan kuota solar menunggu hasil kajian dari pihak Pertamina dan Hiswana Migas.
“Hasilnya nanti akan dirapatkan kembali dengan pemerintah, pihak Pertamina, Hiswana Migas, pihak pemilik perusahaan, perwakilan buruh, dan pihak lainnya,” katanya.
Dia menyatakan, hasil pertemuannya bersama para Serikat Buruh Container Sulawesi Tengah tersebut akan disampaikan ke pimpinan.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid telah menyurat kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengusulkan kebutuhan BBM solar tahun 2022. Dalam surat tertanggal 26 Oktober 2021 tersebut Pemkot Palu sudah mengusulkan BBM solar tahun depan sebesar 34.820 kilo liter dari jatah Kota Palu tahun 2021 yang sebesar 26.390 kilo liter.
Komentar