POSO– Terkait adanya sorotan dugaan permainan pada pengelolaan pabrik es milik Pemerintah Kabupaten (pemkab) Poso yang ditangani pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mendorong sejumlah pihak angkat bicara.
Anggota DPRD Poso, Iskandar Lamuka mengatakan, terkait ketidakmampuan pihak pengelola pabrik es yang tidak bisa mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) atas aset Pemkab Poso, maka sebaiknya ada upaya pemerintah daerah mengambil langkah taktis atau terobosan, sehingga pengelolaan aset pemerintah bisa mencapai ekspektasi sesuai perencanaan.
“Seharusnya ada evaluasi yang komprenhensif dan terukur terkait pengelolaan aset pemerintah daerah, terutama aset yang selama ini berpotensi menjadi sumber PAD,” ujar Iskandar saat ditemui jurnalis media ini, Rabu (10/11/2021).
Iskandar mengatakan, kalau pihak dinas tidak mampu, ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Salah satu contoh kata Iskandar yakni dengan mempihakketigakan pengelolaan aset kepada pihak swasta.
“Ini akan lebih jelaskan. Dimana pihak pemerintah akan banyak diuntungkan dengan kurang biaya perawatan serta biaya pengeluaran lainnya dan target PAD dapat terpenuhi, termasuk pada pengelolaan pabrik es milik pemerintah daerah ini,” katanya. Mencuatnya persoalan penanganan aset dearah milik Pemkab Poso ini, tidak terlepas dari ramainya pemberitaan yang menyorot adanya dugaan kebocoran anggaran pada pengelolaan dan penjualan es balok untuk nelayan. FAI
Komentar