PALU– Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng), Ma’mun Amir menerima Direktur Libu Perempuan Sulteng, Dewi Rana bersama pengurus lainnya di ruang kerjanya, Senin (15/11/2021).
Pada kesempatan itu wagub didampingi Kepala Kesbangpol Fahrudin, Pelaksana Tugas Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah dan SDA Dahri, Sukarti selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak mewakili kepala dinas.
Direktur Libu Perempuan Dewi Rana menyampaikan, dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme berbasis Kekerasan mengarah pada terorisme, maka perlu dukungan implementasi dari gubernur untuk dapat mengeluarkan regulasi tindak lanjut pelaksanaannya di Sulteng.
Kepala Kesbangpol Sulteng, Fahrudin mengatakan, pada dasarnya pemerintah siap memberikan dukungan dan fasilitas untuk membuat regulasi terkait dengan Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme berbasis Kekerasan mengarah pada Terorisme untuk wilayah Sulawesi agar kehadiran pemerintah ada untuk memberikan perlindungan.
Wagub Ma’mun Amir menuturkan, pihaknya mendukung pembentukan regulasi terhadap pencegahan segala bentuk kekerasan dan regulasi tersebut harus melindungi seluruh kepentingan masyarakat Sulteng dan tidak memberikan dampak terhadap investasi di wilayahnya.
Wagub menyampaikan harapannya dalam memberantas peredaran narkotika di Sulteng diharapkan rekening bandar narkotika dibekukan dan disita oleh negara, sehingga tidak bisa dikendalikan dari dalam penjara.
Dia juga menyampaikan bahwa Indeks Implementasi Pancasila Sulawesi Tengah terbaik secara nasional, tetapi khusus pada Sila 5 masih rendah berdasarkan hasil kajian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP.
Dia menyampaikan bahwa hasil kajian tersebut sangat tepat bahwa pemerintah harus bisa mewujudkan nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Kalau nilai sila 5 Pancasila belum dapat diwujudkan pasti mempengaruhi implementasi sila-sila yang Lain dalam Pancasila. Demikian juga kejadian Poso bahwa kejadian itu adalah akibat pemerintah belum mampu mewujudkan janji dan harapan masyarakat. Untuk itu kedepan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah berkomitmen untuk membantu masyarakat Poso,” katanya.
Ma’mun juga menyampaikan kondisi keamanan Sulteng sangat kondusif, termasuk di kKabupaten Poso. Kondisi ini kata dia, menjadi tanggung jawab bersama untuk menyosialisasikan dan mempublikasikan kepada dunia luar bahwa kondisi Sulteng aman. CAL
Komentar