PALU– Penanggulangan terhadap bencana butuh peran semua pihak. Hal itu yang terpapar pada diskusi yang digelar secara daring oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (27/12/2021).
Ada beberapa narasumber yang hadir dalam diskusi refleksi tahun 2021 itu yakni Bupati Sigi diwakili BPBD Sigi, Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Palu Hendrik Leopatty, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulteng Debrina Riawati, dan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Palu, Ridwan Lapasere.
Sebagai pemantik diskusi, Ketua FRB Kota Palu, Ridwan Lapasere mengatakan, keterlibatan warga dalam penanganan bencana sangat diperlukan, mengingat dia adalah objek yang menjadi korban utama dalam bencana tersebut.
Dia menjelaskan, terbentuknya FRB merupakan langkah kerjasama dengan pemerintah daerah guna melakukan upaya pengurangan risiko bencana tersebut.
Sementara itu narasumber lainnya, yakni BMKG Stasiun Geofisika Palu mendata, terdapat puluhan sesar yang ada di Sulteng yang bisa memicu terjadinya gempa di wilayah tersebut.
Menurut Hendrik Leopatty, saat ini pihak BMKG juga telah memetakan sejumlah daerah yang berpotensi terjadinya Tsunami di wilayah Sulawesi Tengah.
Dari catatan sejarah sejumlah daerah di Sulteng juga pernah terjadi gempa besar dan tsunami.
“Kami masih validasi dan nanti kita serahkan ke BPBD kabupaten/kota serta gubernur,” katanya.
Hendrik mengatakan, pihak BMKG saat ini juga intens memberikan sosialisasi di sejumlah sekolah dan kampus yang ada di Sulteng.
“Kita terus memberikan edukasi dan sosialisasi di kampus dan sekolah-sekolah. Mitigasi dan mengenal kegempaan harus diketahui sejak dini,” tuturnya.
Sementara itu, pihak BPBD Sulteng melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulteng, Debrina Riawati mengatakan, memang peran semua pihak dibutuhkan dalam penanggulangan risiko bencana.
Menurutnya, pihak BPBD Sulteng akan terus berupaya membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak untuk bekerjasama dalam penaggulangan risiko bencana.
“Saya sangat berterima kasih, FRB di beberapa daerah sudah terbentuk. Ini membantu kami dalam penanggulangan bencana,” katanya.
Menurut Debri, BPBD Sulteng berencana membuat dokumen rencana kontigensi atau skenario penanganan bencana di wilayahnya.
“Saat ini tersisa Morowali Utara dan Morowali yang belum merampungkan dokumen tersebut,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten (pemkab) Sigi, yang menjadi salah satu daerah rawan bencana di Sulteng memaparkan data tentang kerugian yang terjadi di wilayahnya.
Data BPBD Sigi yang disampaikan oleh Kabid Kedaruratan, Ahmad Yani mengatakan, kerugian yang dialami Pemkab Sigi hingga tahun 2021 karena bencana mencapai triliunan rupiah.
“Total kerugian bencana mencapai Rp 11 triliun,” sebutnya.
Tidak hanya itu, beberapa desa yang terjadi bencana di wilayah Kabupaten Sigi, juga telah masuk dalam tahap rehabilitasi.
“Kalau Desa Bangga kita sudah siapkan lahan untuk relokasi,” katanya.
“Kami butuh kerjasama semua pihak dalam penanggulangan bencana ini termasuk dari media,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua IJTI Sulteng, Hendra berharap, diskusi ini bisa menjadi bahan pelajaran untuk semua masyarakat agar lebih memperkuat mitigasi ataupun bisa membantu peran pemerintah dalam hal penanggulangan risiko bencana.
“Semoga ini langkah awal untuk kita memahami bencana di Sulteng. Terima kasih untuk semua narasumber yang telah berkesempatan hadir dan memberikan materi terkait penanggulangan bencana. Semoga tahun depan tidak ada lagi terjadi bencana di Sulteng,” paparnya. CAL
Komentar