PALU– Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi (RB). Sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat dalam pemberian pelayanan yang berkualitas.
Saat ini bahkan telah diperkuat lagi dengan Perpres Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mewajibkan setiap kabupaten/kota mendirikan MPP.
“Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sudah memiliki satu mal pelayanan publik. Harapan saya segera kembangkan dan perluas MPP di semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah,” ucap Wakil Presiden (Wapres), KH Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Sosialisasi MPP dan Pemberdayaan UMKM di kantor gubernur setempat, Jalan Sam Ratulangi, Jumat (7/1/2022).
Wapres yang ikut didampingi Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan, dengan adanya MPP, maka pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah.
Karena kata dia, MPP merupakan pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik dari berbagai instansi dalam satu tempat.
“Kita harus hilangkan stigma dan persepsi birokrasi yang lambat dan berbelit-belit dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Wapres pun menekankan, pembangunan sarana fisik MPP di kabupaten/kota tidak harus menggunakan gedung baru karena perlu biaya besar.
Tetapi kata dia, bisa mengoptimalkan sarana/prasarana yang sudah dimiliki dengan dukungan teknologi digital mengintegrasikan layanan berbagai instansi dalam satu PTSP.
Selain MPP, topik yang dibahas dalam rapat adalah pemberdayaan UMKM. Menurut wapres, sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, pemerintah memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan.
Melalui pemberdayaan, diharapkan masyarakat dapat keluar dari garis kemiskinan.
“Jadi 2024 itu kemiskinan ekstrem dan kemiskinan secara menyeluruh diturunkan melalui upaya pemberdayaan,” ujarnya.
Wapres mengungkapkan, penurunan kemiskinan ekstrem telah dilakukan di 35 kabupaten di tujuh provinsi tahun 2021. Sementara 2022, akan dilakukan di 200 kabupaten di 25 provinsi.
Usai memimpin rapat, wapres lalu meninjau pameran UMKM yang digelar di lantai 1 kantor Gubernur Sulteng. Produk-produk yang dipamerkan berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Sulteng. */HAL
Komentar