PALU– Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid menjadi narasumber utama dalam “Dialog Komentar dan Opini Anda” di Studio Radio Republik Indonesia (RRI), Senin (10/1/2022). Kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak RRI Palu tersebut mengangkat tema tentang upaya Pemerintah Kota Palu dalam penyelesaian persoalan Hunian Tetap (huntap).
Dalam arahannya, Walikota Hadianto mengaku optimis persoalan huntap akan terselesaikan dengan baik.
Dimana setelah dirinya terpilih, dia bergerak cepat melakukan komunikasi terkait pembangunan huntap di empat titik kelurahan yakni Talise, Tondo, Petobo, dan Duyu.
“Alhamdulillah Talise bisa terselesaikan dengan baik lewat skema land consolidation. Begitupun dengan Duyu juga setelah membangun pemahaman bersama dengan masyarakat, pembangunan Huntap Duyu dapat berjalan,” katanya.
Begitupun dengan pembangunan huntap di Petobo juga setelah lewat skema land consolidation yang difasilitasi oleh BPN dan Pemerintah Kota Palu dengan berbagai pihak, termasuk provinsi juga telah terselesaikan.
Sementara di Tondo II kata dia, termasuk menjadi fokus agenda kedatangan Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin belum lama ini, pihaknya juga telah membangun komunikasi dengan dua kelompok masyarakat.
Pada dasarnya, kedua kelompok masyarakat tersebut menyerahkan sepenuhnya masalah klaim lahan kepada Pemerintah Kota Palu dan mendukung pembangunan huntap bagi Warga Terdampak Bencana (WTB).
“Hanya memang, setelah saya menyampaikan ini, dari PUPR meminta agar walikota membuat pernyataan terkait skema penyelesaian di Tondo II dan itu saya sudah buatkan berdasarkan hasil pertemuan dengan tokoh masyarakat. Sebulan kemudian, PUPR menyampaikan bahwa dari Bank Dunia meminta pernyataan dari masing-masing warga yang diwakili tokoh masyarakat. Nah ini yang kemudian masuk dalam upaya verifikasi dan memastikan segala sesuatunya diterima dengan baik oleh masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, klaim lahan di Kelurahan Tondo II bukan hal baru, tapi ini sudah belasan tahun sebelum dirinya menjadi Walikota Palu dan Pemerintah Pusat memberikan waktu agar hal tersebut bisa diselesaikan sampai dengan pertengahan Februari 2022.
Apabila itu tidak selesai, katanya keputusan ada di pemerintah, dimana berdasarkan hasil pertemuan dengan wapres, apabila tidak selesai, maka pembangunan huntap semua akan dipindah ke Pombewe, Kabupaten Sigi.
“Itu sudah clear and clean bagi Pemerintah Pusat karena mereka tidak ingin menunda-nunda pekerjaan,” ungkapnya.
Pada dasarnya, walikota mengusahakan agar WTB dari Kota Palu tidak keluar dari wilayah kota. Karena kata dia, para warga Palu juga menginginkan untuk tetap berada di wilayah kota. Maka dia berharap komunikasi terus berjalan dengan baik, sehingga masyarakat dapat menerima skema penyelesaian dengan baik. Pembangunan huntap di Tondo II juga dapat berjalan dengan baik. CAL
Komentar