PALU– Penurunan angka stunting di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) secara nasional ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024, sehingga dibutuhkan strategi yang out of the box.
Hal ini ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Sulteng, Christina Shandra Tobondo saat memaparkan kiat-kiat penurunan stunting di ruang kerja Gubernur Rusdy Mastura, Selasa (18/1/2022).
Tahun 2022, dia telah mempersiapkan tiga desa di Kabupaten Sigi dan tiga desa di Parigi Moutong sebagai percontohan penanganan stunting berbasis desa, meliputi kategori urban, rural, serta remote area.
Menurutnya, ada beberapa hal yang sangat mendesak, diantaranya penetapan pergub tentang percepatan penurunan stunting.
Sementara itu, Kepala BKKBN Sulteng, Tenny Calvenny Soriton menuturkan, pihaknya mendukung program pemerintah provinsi dalam penurunan angka stunting dan dia akan memberikan data by name by address.
Berdasarkan pendapatnya, penyebab stunting paling besar adalah pola asuh yang salah, sehingga dibutuhkan sosialisasi masif ke masyarakat sebagai bentuk pencegahan.
Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng, Yudiawati V Windarrusliana mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan para kepala SMA/SMK agar para anak didiknya diberikan pendidikan mengenai stunting.
Kemudian, Ketua TP PKK Sulteng, Vera Rompas Mastura menambahkan, peran PKK sangat aktif dalam penanganan stunting di wilayahnya, mulai tingkat provinsi, kabupaten sampai kelurahan dan desa.
Diantaranya memberikan informasi atau sosialisasi mengenai usia pernikahan sampai proses melahirkan bayi agar ibu yang sehat dapat menghasilkan bayi sehat.
Dia pun menitipkan pesan dari Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri agar para perangkat daerah melibatkan PKK di setiap kegiatan, karena PKK adalah penggerak di daerah.
Setelah mendengarkan pemaparan Tim Percepatan Penurunan Stunting Sulteng, Gubernur Rusdy Mastura optimis angka stunting dan kemiskinan di wilayahnya dapat diturunkan jika dikerjakan secara kolaborasi. CAL
Komentar