PALU– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura menerima Ikhtisari Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dari Kepala BPKP Perwakilan Sulteng, Evenri Sihombing di ruang kerjanya, Rabu (19/1/2022).
Gubernur Rusdy Mastura didampingi Asisten Administrasi, Hukum dan Organisasi Mulyono, Kepala BPKAD Bahran, Pelaksana Tugas Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Rohani Mastura.
Kepala BPKP Evenri Sihombing sebelum menyerahkan iktisari itu terlebih dahulu menyampaikan hasil pengawasan kepada Gubernur Rusdy Mastura diantaranya bahwa alokasi dana desa belum dapat memberikan dampak terhadap pembangunan karena belum tepat sasaran.
Kemudian, masyarakat penerima bantuan sosial dari pusat belum tepat sasaran dan perlu validasi data.
Penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR belum tepat sasaran, karena banyak disalurkan untuk kredit konsumtif dan PNS.
Kepala BPKP juga menemukan bahwa sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Sulteng belum mendukung visi dan misi gubernur dan program OPD belum selaras dengan sasaran yang akan dicapai.
Selain itu, peran APIP perlu ditingkatkan untuk membantu kepala daerah memastikan kinerja aparatur sipil negara dapat maksimal.
Adapula soal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi masih sangat lambat dan memiliki kendala dengan ketersediaan lokasi lahan pembangunan hunian tetap.
Sementara itu, Gubernur Rusdy Mastura menyampaikan, pelaksanaan otonomi daerah perlu pembenahan karena fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan di kabupaten dan kota perlu diperkuat.
Gubernur mengatakan, pembahasan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah menunggu pengesahan dari pusat untuk selanjutnya menjadi acuan OPD sesuai fungsinya untuk mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai.
Dia menuturkan, untuk meningkatkan fiskal daerah akan diupayakan melalui perusahaan daerah. Kedepan perusahaan daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD. Selanjutnya gubernur menyampaikan prioritas pembangunan yang akan dicapai adalah percepatan infrastruktur daerah untuk memastikan koneksitas daerah menuju ibu kota negara baru. CAL
Komentar