PALU– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura secara resmi membuka Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 di Ruang Pogombo kantor gubernur, Selasa (15/2/2022).
Hadir pada kesempatan itu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Bupati, Walikota, kepala perwakilan BPKP Sulteng, Inspektur daerah serta pejabat terkait lainnya.
Gubernur dalam sambutannya menyatakan, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat.
Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi, kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Hal tersebut kata dia, tidak hanya membawa bencana dalam perekonomian nasional, tapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk itu diperlukan langkah preventif dan terintegrasi antar unsur negara baik pada pemerintah pusat maupun di daerah.
KPK RI telah menjembatani antara pemerintah pusat dan daerah melalui web aplikasi jaga.id dalam mengawasi pelayanan publik serta pengolahan aset negara.
Jaga.Id kata gubernur, merupakan sebuah portal informasi publik mengenai pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK guna mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon dan transpormasi dari pemerintah serta masyarakat.
Bentuk strategi nasional pencegahan korupsi indikatornya fokus kepada implementasi e-payment dan e-katalog dan terakhir untuk survei penilaian integritas, survei kepada unsur internal pemerintah daerah khususnya terkait jumlah pegawai dan unsur eksternal.
Gubernur berharap kepada kepala daerah beserta organisasi perangkat daerah (OPD) area intervensi dan unsur eksternal pendukung untuk bersama-sama mendukung penuh hal tersebut agar dapat mewujudkan gerak cepat menuju Sulteng lebih sejahtera dan maju.
“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada KPK, kepala daerah beserta OPD area intervensi Jaga.Id se Provinsi Sulawesi Tengah beserta unsur pendukung lainnya dan berharap agar sinergitas tetap terjaga dengan baik antara pemerintah daerah beserta pihak KPK RI,” tutur gubernur.
Sementara itu, pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar menyatakan sejak tahun 2017 pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pemberantasan korupsi terintegrasi.
Tahun 2021 KPK kembali melakukan survei integritas.
Menurut KPK, beberapa kabupaten di Sulteng mendapat beberapa catatan. Kabupaten/kota lainnya agar mempertahankan statusnya.
Lili Pintauli berharap para kepala daerah dapat mengendalikan tindak pidana korupsi serta mengalokasikan APBD sesuai aturan dan UU yang berlaku.
“Di tahun 2021 kami telah menerima 235 pengaduan, pihak KPK tetap akan melakukan peninjauan. Yang terpenting hindari suap agar bisa tidur nyenyak, baik di saat maupun setelah menjabat,” ujar Lili Pintauli. LAH
Komentar