PALU– Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palu, Ivan Yudharta mengajak masyarakat di wilayahnya untuk bersama mengawasi tahapan atau proses pemilu tahun 2024 mendatang.
Menurutnya, pengawasan ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa selama proses pemilu. Hal tersebut tertuang sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
“Kami mengajak masyarakat mengawasi dan ikut serta dalam melaksanakan pemilu,” ungkapnya saat memaparkan materi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, di sebuah restoran Kota Palu, pada Senin (15/8/2022).
Untuk itu di bawah kepemimpinannya, Bawaslu Kota Palu akan melakukan banyak kerjasama dengan beberapa stakeholder baik dari ormas, lembaga kemahasiswaan, kepemudaan dan juga media massa.
Menurutnya, dampak jika tidak adanya pengawasan dalam pemilu akan menimbulkan politik uang atau biasa disebut serangan fajar, pemilu tidak sesuai aturan dan akan timbul gugatan hasil.
Selain itu juga kata dia, akan berdampak hilangnya hak pilih, terjadi manipulasi suara, hingga pemungutan suara ulang.
“Pelaksanaan pemilu di tahun 2024 penuh kerumitan, kenapa karena pada tahun 2023 itu bertepatan dengan pemilihan kepala daerah,” jelasnya.
Sehingga, pihaknya juga akan mengawasi nama-nama anggota yang masuk dalam partai, baik dari administrasi, keabsahan sampai mengecek langsung orang yang didaftarkan.
“Contoh ya dulu ada salah satu anggota Bawaslu Bangkep namanya itu ada di partai yang tersebar di lima kabupaten. Untuk itu kita akan tegas kedepannya menanyakan apakah yang bersangkutan tahu namanya dimasukkan dalam partai, kan kalau dia keberatan namanya dicantumkan akan jadi masalah,” ungkapnya.
Ivan juga memberikan solusi peran masyarakat saat mengawasi pemilu, diantaranya memberi informasi awal, mencegah pelanggaran, mengawasi dan memantau, serta melaporkan jika terjadi pelanggaran.
Dalam kesempatan itu, Ivan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan delapan organisasi yang pada saat itu juga bertepatan dengan HUT Bawaslu ke 4 se Indonesia. ZEN
Komentar