BANGKEP– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah mengupayakan 1.297 perangkat desa tersebar di 187 desa di wilayahnya mendapatkan asuransi kesehatan (askes) guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi sehari-hari dalam membangun serta menjalankan roda pemerintahan.
Penjabat Bupati Bangkep, Ihsan Basir dihubungi dari Palu, Kamis (18/8/2022) mengemukakan kepala desa dan jajarannya yang masuk dalam perangkat inti desa perlu diberikan jaminan askes.
“Hal ini untuk menopang tugas-tugas perangkat desa serta mengurangi beban perangkat desa terkait dengan layanan kesehatan, termasuk sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada perangkat desa,” katanya.
Dia mengatakan, tahun ini 1.297 perangkat desa terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan beberapa kepala urusan (kaur) akan dimasukkan dalam asuransi kesehatan. Total jumlah perangkat desa di daerah itu 1.367 orang.
“Ada dua desa yang kepala desanya hanya pelaksana jabatan dan 68 sekretaris desa yang berstatus PNS dan sudah masuk BPJS,” katanya.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bangkep akan bersinergi dengan BPJS Kesehatan terkait dengan pemberian askes tersebut.
Program itu tindak lanjut arahan Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura terkait dengan pemberian askes bagi perangkat desa dan masyarakat.
Pemerintah Provinsi (pemprov) Sulawesi Tengah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 6 miliar untuk memberikan asuransi atau jaminan sosial kepada masyarakat miskin dan tenaga kerja di daerah tersebut.
“Dalam APBD kami telah mengalokasikan anggaran Rp 6 miliar lebih untuk asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tenaga kerja di 300 desa tertinggal di Sulteng,” ucap Gubernur Rusdy Mastura.
Asuransi tersebut katanya, sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat menengah ke bawah.
Pemprov Sulteng menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan sosial atau asuransi kepada masyarakat.
Dia mengimbau bupati dan wali kota di Sulteng memberikan jaminan perlindungan sosial kepada masyarakat menengah ke bawah di masing-masing daerah.
“Bupati agar mendorong kepala desa untuk mengalokasikan anggaran senilai Rp 20 juta untuk asuransi masyarakatnya,” ujarnya. ANT
Komentar