PALU– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi/organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait penanganan banjir di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), di ruang sidang utama, Senin (29/8/2022).
Ada sejumlah informasi mengemuka dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulteng Zalzumida A Djanggola itu, terutama soal sumber banjir dari aliran Sungai Sausu yang sudah melanda tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sausu, Balinggi, dan Torue.
RDP yang berlangsung cukup lama tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Sulteng masing-masing Alimudin Pa’ada, Nasser Djibran, Aminullah BK, I Nyoman Slamet, Ibrahim A Hafid, Ismail Junus, dan Fairus Husen Maskati dan instansi terkait yakni Balai Wilayah Sungai Sulawesi-III, Balai Pelaksanaan Jalan Sulteng, BPBD, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultural, dan Dinas ESDM.
Dalam RDP tersebut, Zalzulmida A Djanggola menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di tiga kecamatan Kabupaten Parimo sudah sangat memprihatinkan.
“Ini tidak hanya satu atau dua kali terjadi, akan tetapi sudah terjadi secara berturut-turut dalam kurun waktu yang sangat berdekatan dan hampir setiap tahun banjir tersebut terjadi secara berulang-ulang,” katanya.
Menurutnya, beberapa tahun lalu juga terjadi banjir yang menyebabkan jembatan di Desa Boyantongo rusak parah.
Namun di tahun ini banjir tersebut kembali melanda Desa Torue dan menelan begitu banyak korban, diantaranya banyak rumah warga yang mengalami rusak cukup parah dan hanyut terbawa banjir, bahkan sampai menewaskan warga.
Zalzulmida mengatakan, saat melakukan kegiatan reses di wilayah Parimo yang merupakan daerah pemilihannya, keluhan warga yang sangat menonjol adalah terkait masalah banjir dan meminta agar persoalan banjir tersebut secepatnya bisa diatasi dengan cepat dan tersistematis.
Olehnya Zalzulmida selaku pimpinan RDP meminta kepada seluruh OPD terkait agar dalam penanganan banjir tersebut harus secepatnya dilakukan secara terpadu dan holistic.
Selain itu OPD terkait juga memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir, khususnya kepada warga yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
Sementara Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulteng, Arfan membenarkan penyampaian Zalzulmida A Djanggola terkait banyaknya warga yang mengalami korban akibat banjir di Parimo tersebut.
Arfan mengatakan, terkait penanganan sungai tersebut itu sudah diambil alih oleh pemerintah pusat yakni Kementerian PUPR.
Sementara Pemprov Sulteng kata dia, bertanggung jawab terkait masalah hunian sementara (huntara) untuk para warga yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan atau hanyut akibat banjir.
Adapun jumlah huntara yang saat ini rencana dibangun 40 unit sesuai dengan jumlah data Kepala Keluarga (KK) yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan dan hanyut terbawa banjir.
Arfan menyampaikan bahwa bencana yang terjadi sepanjang tahun 2021 sebanyak 292 kejadian, dan 180 diantaranya adalah musibah banjir.
Sementara dari Januari hingga Agustus 2022, ada sekitar 156 kejadian bencana dan 137 merupakan banjir.
Saat ini kata dia, pihaknya tetap stay di lokasi pascabanjir bersama beberapa unit kendaraan alat berat. CAL
Komentar