PALU– Ketua DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Nilam Sari Lawira dan Waket I M Arus Abdul Karim bersama para ketua fraksi di DPRD masing-masing Alimuddin Paada, Zainal Abidin Ishack, Abdul Karim Aljufrie, Ambo Dalle, Ismail Junus menemui para pengunjuk rasa yang memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Massa mendesak agar DPRD Sulteng secara kelembagaan menyampaikan protes tersebut ke pemerintah pusat.
Hadir pula anggota DPRD Sulteng lainnya seperti M Nur Dg Rahmatu, Ibrahim Hafid, Wiwik Jumatul Rofiiah, Rahmawati M Nur, Ellen Esther Pelealu, dan Enos Pasaua.
Para wakil rakyat dari berbagai daerah pemilihan ini menemui mahasiswa di depan halaman kantor DPRD Sulteng yang menggelar unjuk rasa pada Senin (12/9/2022) usai menggelar rapat paripurna dalam rangka menetapkan APBD Perubahan Tahun 2022.
Unjuk rasa ribuan mahasiswa dari Universitas Tadulako (Untad) yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Menolak BBM tiba di gedung DPRD Sulteng sekira pukul 10.00 Wita.
Di saat bersamaan DPRD Sulteng juga akan menggelar rapat paripurna di ruang sidang utama untuk menetapkan rancangan APBD perubahan.
Akibatnya, pimpinan dan anggota DPRD, termasuk Gubernur Sulteng harus melalui pintu belakang kantor DPRD agar bisa masuk kantor DPRD yang sebenarnya hanya bisa dilalui beberapa menit karena berhadapan langsung dan hanya dibatasi jalan.
Untuk menerima pengunjuk rasa tersebut, pimpinan memutuskan akan dihadapi usai rapat tersebut.
Tiba di hadapan para pengunjuk rasa, ketua DPRD bersama dengan para ketua fraksi datang berjalan kaki di tengah terik matahari.
Kedatangan rombongan para wakil rakyat kemudian disambut tepukan tangan mahasiswa Untad yang dikoordinir oleh Mulky.
Para pengunjuk rasa yang dikawal aparat kepolisian setempat sempat memanas saat para wakil rakyat ini sudah di hadapannya, namun pengunjuk rasa mengulur waktu dengan orasi yang juga tak habis-habisnya. Suasana agak mereda saat ketua DPRD Sulteng mengatakan menerima delapan tuntutan yakni menolak kenaikan harga BBM, penghapusan dana pensiun anggota DPR RI, perketat pengawasan Perpres Nomor 17 Tahun 2021.
Selain itu tuntutan lain yakni naikkan upah buruh dan tenaga honorer, nasionalisasikan aset vital di bawah kontrol rakyat, perbaiki tata kelola migas, kurangi tunjangan pensiunan anggota DPR RI serta stabilisasi harga BBM.
Untuk meyakinkan para pengunjuk rasa, mereka meminta agar pimpinan DPRD menandatangani surat peryataan sikap menolak kenaikan harga BBM.
Tanpa ragu para wakil rakyat ini menyepakati dan membubuhkan tanda tangannya. LAH
Komentar