PALU– DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Paripurna Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2022, di ruang sidang utama, Senin (12/9/2022).
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Nilam Sari Lawira itu dihadiri dua Wakil Ketua Muhammad Arus Abdul Karim dan Muharram Nurdin serta dan Anggota DPRD lainnya.
Adapun agenda rapat paripurna kali ini dimulai dengan pembacaan laporan Badan Anggaran oleh Suryanto.
Dalam penyampaiannya dia mengatakan, beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian eksekutif dalam pelaksanaan APBD perubahan tersebut antara lain pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos) harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan tetap berpegang pada skala prioritas sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.
Disamping itu kata dia, alokasi bantuan hibah dan bansos tetap memperhatikan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah.
Untuk menutupi kebutuhan OPD yang dianggap penting dan mendesak, maka Badan Anggaran dalam rapat bersama TAPD disepakati untuk melakukan realokasi Rancangan Dana Hibah Bantuan Sosial kepada Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI yang direncanakan Rp 15 miliar direalokasi atau dikurangi sebesar Rp 1 miliar.
Pengurangan dana hibah Rp 1 miliar untuk kegiatan KAHMI itu dialihkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD yakni Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulteng di Jakarta sebanyak Rp 100 juta, Satuan Polisi Pamong Praja Rp 250 juta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp 500 juta, serta program pembahasan raperda di Sekretariat DPRD Sulteng sebanyak Rp 150 juta.
Dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan agar pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi yang intensif khusus untuk penanganan korban bencana alam pada 28 September 2018 yang sampai saat ini masih belum memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, terutama untuk penyelesaian huntap yang belum maksimal.
“Seingat kami pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pada perubahan APBD tahun 2021 untuk talangan pembebasan lahan huntap di Kota Palu,” kata Suryanto.
Dia menambahkan, sementara bagi mereka yang baru-baru ini kehilangan rumah akibat bencana banjir, Badan Anggaran berpendapat kiranya pemerintah daerah dapat memberi bantuan kepada mereka kalau belum dapat ditampung dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2022, setidaknya dapat menjadi prioritas penerima bantuan pada APBD tahun 2023.
Sementara itu, pihak panitia Munas KAHMI di Palu membenarkan adanya dukungan dana hibah APBD Sulteng sebesar Rp 14 miliar.
Dalam rilis yang diterima jurnalis media ini, Majelis Wilayah KAHMI Sulteng, Andi Mulhanan Tombolotutu mengatakan, Munas KAHMI didukung oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulteng dengan anggaran sebesar Rp 14 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan.
Anggaran sebesar itu kata dia, akan digunakan dalam empat acara pokok, yakni Munas, Panggung Kebangsaan, KAHMI Expo dan KAHMI Peduli.
“Jadi tidak sekadar memilih pengurus baru dan penyusunan program dalam periode kepengurusan 2022-2027,” katanya.
Dia mengatakan, Panggung Kebangsaan akan diisi presentasi/orasi beberapa tokoh politik dan budaya antara lain Anies Baswedan dan Taufik Ismail serta banyak tokoh nasional dan daerah lainnya.
Sedangkan KAHMI Expo akan menghadirkan UMKM dari seluruh Indonesia dan lokal yang menampilkan berbagai macam produknya.
Ketua DPR RI, Puan Maharani yang akan membuka acara KAHMI Peduli pada 28 November 2022 pagi di Huntap Pombewe, Kabupaten Sigi.
Majelis Wilayah KAHMI Sulteng meyakini, Munas XI KAHMI kali ini berdampak sangat positif bagi daerah. Pertama, dana APBDP itu akan terserap dalam kegiatan munas dan rangkaian kegiatan yag akan menghidupkan pelaku usaha hotel, akomodasi, transportasi dan juga UMKM.
Bahkan belanja peserta yang mencapai 6 ribu orang itu akan melahirkan multiplier effect (pengaruh meluas yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan).
Belum lagi jika satu orang peserta membelanjakan dananya sebesar Rp 500 ribu saja, maka dalam sehari dana yang dibelanjakan sebesar Rp 3 miliar per hari oleh sekitar 6 ribu orang.
Jika dikalikan 4 hari, maka dana yang beredar di Kota Palu selama empat hari sebesar sekitar Rp 12 miliar. “Itu tidak termasuk akomodasi, transportasi dan lain-lainnya,” katanya.
Munas ini akan berdampak pada daerah karena akan mendorong penyelesaian masalah pasca bencana seperti pemenuhan huntap melalui kegiatan KAHMI Peduli dan juga akan menjadi ajang pencitraan positif bagi daerah pasca konflik di Poso.
Selain itu, dengan menjadi tuan rumah Munas XI KAHMI, Sulawesi Tengah juga akan menjadi pusat perhatian politik nasional bahkan internasional, karena dihadiri juga oleh perwakilan KAHMI dari tujuh negara di dunia. HAL
Komentar