PALU– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Dewanto mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, di ruang kerja gubernur, Rabu (8/2/2023).
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri.
Turut hadir Kepala Perwakilan BI Sulteng Dwiyanto Cahyo Sumirat, Kepala Bulog David Susanto, Perwakilan Kepala BPS, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun, Karo Perekonomian Yuniarto Pasman, serta perwakilan dari Dinas Perindag dan Dinas Pangan.
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kerja sama jajaran pemerintah pusat dan daerah (pemda) dalam mengendalikan inflasi, sehingga angka inflasi menurun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi di Januari 2023 sebesar 5,28 %. Angka ini menurun dari Desember 2022 sebesar 5,51 %.
Penurunan tersebut dinilai merupakan kabar baik, terutama bagi pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi.
“Ini penurunan yang cukup bagus. Artinya, terkendali dan bahkan makin terkendali, sekali lagi berkat kerja sama kita semua,” katanya.
Berdasarkan capaian itu, Mendagri mengingatkan berbagai pihak agar tidak lelah dan berhenti dalam pengendalian harga, terutama dari sektor komoditas. Apalagi, diketahui gejolak harga di tingkat global mencapai angka yang tinggi.
Kondisi itu menyebabkan sejumlah masyarakat mancanegara melakukan demonstrasi karena biaya hidup yang naik signifikan.
Untuk itu, sebagai upaya mewaspadai kejadian tersebut, Mendagri meminta jajaran pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk semakin solid dalam upaya pengendalian inflasi khususnya menjelang Bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah, diantaranya kebutuhan beras, minyak goreng, cabe merah, dan cabe rawit.
Selain itu, pihak-pihak tersebut juga didorong agar tetap waspada, terutama dengan hal-hal yang dinilai memicu kenaikan angka inflasi, seperti dari moda transportasi angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, hingga bahan bakar minyak (BBM).
Apalagi harga-harga di tiga sektor tersebut diketahui tergolong sebagai administered price atau harga yang diatur mengacu kepada keputusan administratif atau keputusan pemerintah.
Usai rapat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto berharap kolaborasi serta koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dapat terus ditingkatkan agar masyarakat Sulteng dapat lebih sejahtera dan makmur. LAH
Komentar