MOROWALI– Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir mewakili Gubernur Rusdy Mastura secara simbolis menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada 13 kabupaten/kota di Kabupaten Morowali, Selasa (1/3/2023).
Saat penyerahan, wagub didampingi Bupati Morowali Taslim dan Kepala Dinas Sosial Sulteng, Siti Hasbiah Zaenong.
Adapun rincian bansos yang bersumber dari dana APBD yakni Kota Palu Rp 1.479.710.000, Kabupaten Sigi Rp 702.070.000, Donggala Rp 1.811.070.000, Parigi Moutong Rp 3.733.800.000, Poso Rp 1.046.250.000.
Kemudian Kabupaten Morowali Rp 694.040.000, Morowali Utara Rp 761 juta, Banggai Rp 841 juta, Banggai Kepulauan Rp 315 juta, Banggai Laut Rp 340 juta, Tolitoli Rp 1.009.000.000, Tojo Una-Una Rp 704 juta, dan Buol Rp 662 juta.
Penyaluran baansos dirangkaikan dalam acara rapat koordinasi (rakor) dan sosialisasi perencanaan program pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2023, di Gedung Serbaguna Ahmad Hadie Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Rabu.
Dalam sambutannya, wagub menyatakan penanganan kesejahteraan sosial telah dilakukan pemerintah sejak zaman kemerdekaan.
Penanganan kesejahteraan sosial juga menjadi prioritas oleh pemerintah provinsi sejalan dengan visi pembangunan daerah gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan maju.
Wagub juga menyampaikan pemerintah membuka investasi sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi angka kemiskinan, akan tetapi harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Saya imbau industri yang berkembang jangan sampai merusak lingkungan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Sulteng, Siti Hasbiah Zaenong menjelaskan, pihaknya mengalokasikan anggaran penguatan sumber daya kesejahteraan sosial pada program pemberdayaan sosial kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dinas sosial sebesar Rp 403.091.600.
Untuk alokasi anggaran belanja bansos, Dinas Sosial mengalokasikan dana sebesar 14.671.661.236 dari belanja langsung.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan rakor yakni memberikan gambaran tentang pembangunan pelaksanaan kesejahteraan sosial tahun 2023 serta program kegiatan tahun 2024.
Selain itu untuk mendapatkan usulan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.
“Juga sebagai ajang persamaan persepsi tentang pendayagunaan sumber daya kesejahteraan sosial,” katanya.
Rakor koordinasi yang dimulai pada 28 Februari hingga 2 Maret 2023 itu mengangkat tema “penguatan sumber daya kesejahteraan sosial dalam mewujudkan optimalisasi capaian standar pelayanan minimal bidang sosial. CAL
Komentar