PALU– Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng), Ma’mun Amir menghadiri Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Sulteng, Senin (10/4/2023).
Rapat paripurna ini beragendakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sulawesi Tengah tahun anggaran 2022.
Dalam pidatonya, wagub menyampaikan, dalam struktur APBD Sulteng tahun anggaran 2022 target pendapatan sebesar Rp 4.734.258.150.163 dengan realisasi Pendapatan Daerah (anggaran setelah perubahan) sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.895.472.162.359,95 atau 103,41%.
Adapun pada tahun 2022 Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah direncanakan sebesar Rp 5.432.996.328.213 dan pada akhir Desember 2022 terealisasi sebesar Rp 4.825.333.666.427,41 atau 88,82 persen.
Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, target belanja operasi pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 4.046.809.413.010 terealisasi sebesar Rp 3.584.662.998.080,89 atau 88,58 persen.
Hal ini disebabkan realisasi belanja pegawai hanya mencapai 85,12 persen, belanja hibah 94,42 persen, belanja bansos 95,67 persen, belanja barang 89,41 persen.
Sedangkan di sisi belanja modal pada tahun 2022 746.159.330.088,00 realisasi sebesar Rp 617.720.351.075,52.
Belanja ini terdiri dari realisasi belanja modal tanah sebesar 100 persen, belanja modal peralatan dan mesin terealisasi sebesar 87,63 persen serta modal gedung dan bangunan terealisasi sebesar 78,85 persen, jalan, jaringan, dan irigas terealisasi sebesar 80,39 persen, dan belanja aset tetap terealisasi sebesar 122 persen. Kemudian pada target dan realisasi belanja tidak terduga menargetkan pengeluaran sebesar Rp 11.038.882.178 terealisasi sebesar Rp 56.859.575 atau terealisasi 0,52 persen.
Sedangkan pada belanja transfer pada tahun 2022 menargetkan pengeluaran dengan target sebesar Rp 628.988.702.937 terealisasi sebesar Rp 622.893.457.696 terealisasi 99,03 persen.
Belanja ini terdiri dari belanja bagi hasil terealisasi sebesar 100 persen, belanja bantuan keuangan terealisasi sebesar 78,73 persen.
Pada tahun 2022 penerimaan pembiayaan daerah Sulawesi Tengah ditargetkan sebesar Rp 698.738.178.050 dan realisasi Rp 698.738.178.050,88 total pembiayaan netto pada akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp 698.738.178.050, sehingga menghasilkan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp 769.055.120.448,42.
Wagub mengatakan, pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi tugas pembantuan sebesar Rp 111.198.930.000 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 105.486.494.603 atau sebesar 94.86 persen dengan realisasi fisik mencapai 96,16 persen dengan sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp 5.712.435.397.
Alokasi anggaran tersebut di atas terdiri dari dua fungsi tiga sub fungsi dan 11 program serta 33 kegiatan.
Adapun perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan pada tahun anggaran 2022 sebanyak lima perangkat daerah.
Program dan kegiatan tugas pembantuan tahun 2022 telah terlaksana secara maksimal dan secara terinci termuat dalam dokumen laporan pertanggungjawaban (LKPj) gubernur tahun anggaran 2022.
Pada kesempatan itu, wagub berharap kepada anggota DPRD agar dapat secepat mungkin melakukan pembahasan LKPj 2022 untuk kemudian diterbitkan rekomendasi-rekomendasi sebagai bahan pemerintah provinsi menyusun perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
Selain itu juga untuk menyusun anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Selanjutnya untuk menyusun peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan atau kebijakan strategis kepala daerah.
Selain itu, semoga dengan penyampaian LKPj Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 ini menjadi momentum strategis untuk menciptakan sistem pengawasan check and balance, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira didampingi Wakil Ketua I M Arus Abdul Karim, Wakil Ketua II Zalzulmida A Djanggola, Wakil Ketua III Muharram Nurdin serta dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD Sulteng.
Sementara dari pihak eksekutif, dihadiri Wagub Ma’mun Amir bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng. CAL
Komentar