Walikota Palu Serahkan 107 Sertifikat Tanah kepada Penghuni Huntap Duyu

PALU– Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tengah (Sulteng) menerbitkan 107 sertifikat tanah kepada penghuni Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Penyerahan sertfikat tanah itu secara simbolis dilakukan di halaman kantor Kelurahan Duyu dan diserahkan oleh Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, pada Selasa (4/7/2023).

Walikota Palu, Hadianto Rasyid mengatakan, penyerahan sertifikat tanah dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama BPN telah menyerahkan 107 sertifikat, sementara masih ada 123 sertifikat yang akan diserahkan dalam tahap II.

“Hanya setengah dari penerima sertifikat, namun Pemerintah Kota Palu mengucapkan terima kasih atas program redistribusi ini. Akhirnya, masyarakat Duyu memiliki sertifikat tanah,” ujar Hadianto.

Walikota menjelaskan, meskipun programnya dimulai pada tahun 2021 dan penyerahan sertifikatnya dilakukan pada tahun 2023 karena pemerintah harus mematuhi aturan, meskipun sebenarnya itu adalah hak mereka.

“Pemerintah harus memverifikasi bahwa mereka yang tinggal di Hunian Tetap Duyu adalah para penyintas. Kami memastikan bahwa mereka adalah penerima yang sebenarnya. Alhamdulillah, huntap sekarang dapat dihuni oleh masyarakat,” ungkap Hadianto.

Hadianto juga menyampaikan terima kasih kepada PT Duta Darma yang telah mengeluarkan Hak Guna Bangunan (HGB) lahan untuk pembangunan huntap. Pemerintah berharap sertifikat ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Hadianto mengingatkan bahwa sertifikat huntap tidak boleh dipindahtangankan atau dijual. Sesuai perjanjian, sertifikat baru dapat dijual setelah 10 tahun.

“Belum boleh dipindahtangankan. Namun, boleh digunakan sebagai modal untuk pendidikan. Kami mohon agar huntap dijaga kebersihannya,” tutur Hadianto.

Hadianto juga menegaskan, Pemerintah Kota Palu tidak lagi mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah seperti sebelumnya, sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan.

“Sebelum SKPT dibuat, kita harus mengajukan permohonan kepada BPN Kota Palu untuk mendapatkan surat keterangan agar dapat dipastikan bahwa tanah tersebut adalah milik pribadi,” kata Hadianto.

Hadianto menjelaskan, setelah surat keterangan dari BPN Kota Palu diterbitkan, batas-batas tanah dapat diproses untuk SKPT di kelurahan.

“Tujuannya adalah untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan melindungi masyarakat serta kelurahan agar tidak terkena dampak negatif,” kata Hadianto.

Dalam kesempatan itu, hadir pula Kepala BPN Sulteng Freddy A Kolintama, Kepala Pelaksana Harian BPN Kota Palu Imam Sudrajat dan masyarakat Kelurahan Duyu penerima sertifikat tanah. HNY

Komentar