PALU– Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Dewanto menyampaikan pidato pengantar rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Sulteng tahun anggaran 2024 pada acara Rapat Paripurna masa persidangan ke III tahun keempat DPRD Sulteng, Senin (31/7/2023).
Rapat paripurna pidato pengantar rancangan KUA masa persidangan ke III tahun keempat dipimpin Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira di ruang sidang utama.
Hadir pada kesempatan itu anggota DPRD Sulteng, pimpinan organisasi perangkat daerah serta pejabat terkait lainnya.
Menurut Rudi, KUA dan PPAS merupakan salah satu rangkaian proses awal kegiatan penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai rencana keuangan tahunan yang nantinya dapat menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat termasuk berbagai bentuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
Pada Desember 2022 inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,80 persen, sedangkan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2021 hingga Desember 2022 sebesar 5,96 persen.
Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat mengalami inflasi sebesar 0,80 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,81 persen.
“Sementara Luwuk pada bulan ini mengalami inflasi sebesar 0,82 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 6,62 persen,” kata dia.
Sementara itu, nilai gini ratio Sulteng selama periode Maret 2017-September 2022 terus mengalami fluktuasi. Pada Maret 2017 hingga September 2019 nilainya cenderung menurun.
Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2016 hingga September 2019 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tengah.
Namun demikian pada periode September 2019 hingga September 2020 nilainya mengalami sedikit penurunan, pada September 2021 kembali nilianya menunjukkan sedikit peningkatan, dan selanjutnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga September 2022.
Penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja.
Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 2 336,62 ribu orang, naik 1,38 ribu orang dibanding Agustus 2021.
Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga naik sebesar 1,27 persen poin.
Berdasarkan beberapa kondisi makro ekonomi yang disampaikan di atas maka dapat digambarkan struktur anggaran yang diajukan untuk dibahas bersama dengan uraian sebagai berikut:
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4.867.602.935.164,55 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.988.452.858.664,55, pendapatan transfer sebesar Rp2.875.175.785.000,00, pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp3.974.291.500,00.
Kemudian belanja daerah. Tahun anggaran 2024 belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp5.418.637.590.713,14 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp4.683.396.763.520,14, belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar, belanja transfer sebesar Rp725.240.827.193,00.
Rencana pendapatan jika dibandingkan dengan rencana belanja daerah tahun 2024, maka terjadi defisit sebesar Rp551.034.655.548,59.
Selanjutnya tentang pembiayaan daerah pada rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp551.034.655.548,59.
Pengeluaran pembiayaan tidak direncanakan pada tahun anggaran 2024. HAL
Komentar