PALU– Wali Kota Palu diwakili Sekretaris Kota (Sekkot), Irmayanti Pettalolo didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Rochmat Jasin mengikuti pertemuan nasional secara virtual dari Ruang Command Center pada Selasa (1/8/2023).
Pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI tersebut berkaitan dengan AIDS-Tuberkolusis-Malaria (ATM), Hipertensi, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), PPK Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Mutu dan Akreditasi FKTP.
Dalam kesempatan itu, Sekkot Irmayanti memaparkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan telah melakukan berbagai program dan kegiatan.
Seperti Pemkot Palu bekerja sama dengan lintas sektor, dalam upaya membuka akses kesehatan kepada masyarakat.
Misalnya, perbaikan permukiman masyarakat agar menjadi rumah yang sehat dan layak huni.
Disamping itu, berkaitan dengan Penyakit Malaria di Kota Palu sudah zero atau nol. Adapun kasus Malaria yang terjadi merupakan kasus impor yang mana penyakit ini dibawa oleh orang masuk ke Kota Palu.
Sementara untuk AIDS, Pemkot Palu melakukan sosialisasi dan memberikan kesadaran agar masyarakat yang terjangkit melakukan pengobatan.
“Data terkait HIV/AIDS di Kota Palu cukup meningkat setelah dilakukan screening,” ucap sekkot.
Namun demikian, Pemkot Palu telah menberikan dana hibah sebesar Rp200 juta kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan AIDS yang ada di wilayahnya.
Kemudian dalam upaya memberikan layanan dan akses kesehatan di Kota Palu, pemkot melalui dana APBD mengangkat dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 53 orang, terdiri dari dokter umum sebanyak 49 orang dan dokter gigi sebanyak empat orang.
Disamping itu, untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan, Pemkot Palu memberikan ambulans di setiap puskesmas bahkan di setiap kelurahan.
Dari 46 kelurahan, saat ini sudah ada 22 kelurahan yang mendapatkan ambulans untuk mempermudah akses apabila masyarakat ada yang sakit, agar secepatnya dapat dibawa ke puskesmas atau rumah sakit.
Sesuai visi misi walikota kata dia, Pemkot Palu melakukan upaya transformasi puskesmas menjadi klinik modern. “Bukan berarti puskesmas kita ubah menjadi klinik, tetapi layanannya yang kita tingkatkan. Sehingga layanan di puskesmas akan sama seperti di klinik modern. Dengan demikian, masyarakat yang datang berobat dapat diberikan layanan yang sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Saat ini juga, Pemkot Palu tengah meningkatkan infrastruktur dan dokter spesialis akan ditempatkan di puskesmas.
Kemudian, rencananya tahun 2023 ini tepatnya pada Agustus, Pemkot Palu akan melakukan upaya untuk pengalihan puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga 14 puskesmas di Kota Palu akan berubah status menjadi BLUD.
Namun Pemkot Palu tidak menyebut 14 puskesmas yang akan berubah status menjadi BLUD tersebut.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Pemkot Palu dalam meningkatkan derajat kesehatan dan akses kesehatan kepada masyarakat di wilayahnya.
Kebijakan lain yang dilakukan dalam upaya pencegahan, adalah Pemkot Palu melaksanakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis setiap Jumat di 46 kelurahan.
“Kami memberikan layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada masyarakat, sehingga masyarakat mudah terdeteksi, penyakit apa yang diderita,” jelasnya.
Disamping itu juga, di setiap kelurahan dilakukan kegiatan promosi dan edukasi kesehatan, sehingga ini memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan. */HNY
Komentar