PARIMO– Pihak Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan evaluasi dan monitoring pengawasan intern dan terfokus pada prevalensi stunting dan UMKM di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).
Pada pertemuan awal bersama Wakil Bupati (Wabup) Parimo, Badrun Nggai di ruang kerjanya, Rabu (20/9/2023), Kepala BPKP Sulteng, Edy Suharto mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan intern sesuai tugas BPKP yaitu audit, review, evaluasi dan monitoring.
Untuk tahun ini kata Edy, BPKP melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2022-2023. Jika sebelumnya evaluasi terhadap sektor kemiskinan, pariwisata dan ketahanan pangan, maka kali ini mengevaluasi pada sektor penanganan stunting dan UMKM.
“Kali ini kami evaluasi fokus pada stunting dan UMKM. Olehnya kami meminta data-data OPD (organisasi perangkat daerah) terkait apakah sudah sesuai perencanaan yang diusulkan dalam program kegiatan RPJMD dan RKPD. Kami akan melihat, jika terdapat kendala kita diskusikan untuk perbaikan selanjutnya,” katanya.
Edy mengatakan, prevalensi stunting menjadi fokus utama evaluasi BPKP.
Karena kata dia, amanat dari pusat melalui presiden agar BPKP turun ke daerah melihat bagaimana penanganan stunting di daerah dan semua program kegiatan betul-betul tercapai, terstruktur dan tepat sasaran.
Edy menuturkan, BPKP akan terus melakukan koordinasi dengan APIP dan saling kolaborasi dengan inspektorat terkait banyak hal yang perlu dievaluasi.
Seperti misalnya evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan potensi potensi lain yang bisa digali tanpa bergantung transfer dari pusat.
“Biasanya banyak benang merah. Artinya masih ada daerah yang bergantung transfer dari pusat, padahal banyak potensi daerah yang perlu digali. Ada daerah masih banyak masyarakat miskin, padahal daerah itu banyak tambang dan lain sebagainya. Tentunya harus bersama-sama menggali potensi yang ada untuk mendapatkan hasil nyata,” ujarnya.
Sementara itu, Wabup Parimo, Badrun Nggai berharap, semua OPD terkait segera mempersiapkan data-data.
Dia menuturkan, jika suatu waktu diminta BPKP, maka data tersebut harus diserahkan, utamanya fokus pada sektor prevalensi stunting dan UMKM.
Hadir mendampingi wabup yakni Asisten Perekomian Yasir, Kepala Bappelitbangda Irwan, Inspektur Inspektorat Daerah Abdul Azis Tombolotutu, dan perwakilan beberapa OPD. LAH
Komentar