PALU– Total serapan APBD 12 kabupaten dan satu kota di Sulawesi Tengah (Sulteng) hingga Oktober 2023 belum mencapai 70% atau hanya 63,11%, padahal tahun anggaran 2023 tinggal sebulan lagi.
Hal ini jadi perhatian Sekretaris Provinsi (Sekprov), Novalina saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaporan dan Evaluasi Realisasi APBD Kabupaten Kota se Provinsi Sulteng di Ruang Polibu kantor gubernur pada Senin (20/11/2023).
Menurut laporan tim Biro Administrasi Pembangunan bahwa total serapan kabupaten kota periode Oktober 2023 meningkat sebesar 1,19% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2022.
Namun capaian 63,11% ini dianggap belum maksimal. Bahkan hanya dua kabupaten dengan kinerja serapan APBD di atas 70% yakni Kabupaten Tolitoli sebesar 70,28% dan Banggai Laut 70,16%.
Sementara Kota Palu, Kabupaten Poso, dan Morowali Utara menempati tiga terbawah dengan kinerja serapan APBD masing-masing yakni sebesar 60,43%, 60,30%, dan 53,31%.
“Angka ini bukan hasil yang menggembirakan, apalagi hanya dua kabupaten yang menyentuh 70%,” kata Sekprov Novalina memberi arahan kepada para kabag pembangunan kabupaten kota yang hadir.
Setelah dilakukan review, penyebab belum maksimalnya serapan APBD kabupaten kota diantaranya karena banyak anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) dengan anggaran besar seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan dan pekerjaan umum yang mengendap.
Hal ini merupakan imbas dari belum tersedianya juknis kementerian/lembaga sehingga dana-dana pusat yang tercantol dalam APBD kabupaten kota belum bisa dieksekusi.
Olehnya sekprov meminta tiap kabupaten kota melalui bagian pembangunan untuk terus mendorong perangkat daerah agar mempercepat realisasi anggaran di sisa kalender tahun 2023.
“Tolong koordinasi lebih intens lagi dengan perangkat daerah dan pastikan di sisa waktu satu setengah bulan betul-betul terserap maksimal,” imbuhnya. HAL
Komentar