PALU– Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng) secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kabupaten/Kota se Sulteng Tahun 2023.
Pembukaan TKPK berlangsung di Gedung Nagana Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (23/11/2023).
Wagub Sulteng selaku Ketua TKPK dalam sambutan gubernur menyampaikan perlu koordinasi yang baik dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem.
Dalam program kementerian desa dimaksud perlu koordinasi yang baik antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk menyelesaikan masalah penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya, provinsi merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
“Pemerintah provinsi tidak punya rakyat, karena kabupaten dan kota yang memiliki rakyat,” ujarnya.
Menurut alumni STM Budi Utomo Jakarta, salah satu permasalahan kemiskinan berkaitan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui bantuan langsung tunai (BLT) karena menjadikan masyarakat terlena menunggu bantuan, sehingga terkadang menjadi tidak kreatif dan inovatif.
Padat karya menurut dia merupakan program yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing serta dapat meningkatkan pendapatan.
“IPM kita cukup bagus 70,95%, artinya bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan masyarakat sudah cukup bagus,” ujarnya.
Hal tersebut bertolak belakang karena banyaknya penerima manfaat PKH dan BLT yang tercatat masuk kategori miskin karena rata-rata kepala desa kabupaten/kota menyalurkan 25% anggaran dana desa untuk BLT.
Sebelumnya Kepala Bappeda Sulteng, Christina Shandra Tobondo menjelaskan, berdasarkan data kemiskinan ekstrem Sulteng yakni status berisiko stunting 141.996 orang, tertinggi di Kabupaten Parigi Moutong 29.158 orang, terendah di Kabupaten Banggai Laut 4.477 orang.
Tercatat tidak tamat SD sebanyak 75.941 orang, tertinggi di Kabupaten Parigi Moutong 23.184 orang, sementara yang terendah di Kabupaten Morowali 1.673 orang.
Bertindak sebagai narasumber Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Edy Suharto dan dari BPS Sulteng Jefrie Wahido, Direktur Pemanfaatan Fasilitas Dana Desa Kementerian Pedesaan, Fungsional Perencanaan Madya Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Dwi Rahayuningsih. LAH
Komentar