PALU– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat di ruang kerjanya pada Senin (12/2/2024).
Turut hadir dalam rakor, Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Dody Triwinarto, Wakapolda Sulteng Brigjen Polisi Soeseno Noerhandoko, Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng Nirwana, perwakilan Kajati Sulteng, perwakilan Kabinda Sulteng, Ketua KPU Risvirenol, Kepala PLN, Sekretaris Provinsi Novalina Wiswadewa serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Agenda pembahasan, diantaranya kesiapan pengamanan Pemilu serentak 2024, ketersediaan PLN, kesiapan sembako jelang Bulan Suci Ramadan 1445 Hijriah.
Wakapolda Sulteng Brigjen Polisi Soeseno Noerhandoko menyampaikan jajaran Polda Sulteng melibatkan 2/3 kekuatan untuk pengamanan Pemilu Serentak 2024 dan dibackup unsur TNI.
Selain itu, jajaran Polda Sulteng pola pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan tingkat kerawanan, dengan kategori TPS kurang rawan, TPS rawan, TPS sangat rawan dan TPS khusus.
Selanjutnya beberapa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang harus segera diselesaikan, antara lain konflik PT HIP dan petani plasma di Kabupaten Buol.
Dia mengatakan, Polda Sulteng telah mengirimkan pasukan untuk membackup pengamanan di Polres Buol dan memediasi pertemuan antara PT dan petani plasma.
Agar permasalahan ini segera selesai, dia menyarankan Pemkab Buol melakukan hal serupa untuk menemukan solusi yang terbaik.
Danrem 132/Tadulako, Brigjen TNI Dody Triwinarto menuturkan pihaknya siap membackup pengamanan Pemilu Serentak 2024.
Dia pun menegaskan TNI/Polri netral untuk menjaga kedaulatan rakyat dalam mewujudkan pemilu yang aman dan damai.
Dia pun mengimbau penyelenggara pemilu, pemerintah kabupaten/kota dan peserta pemilu membersihkan alat peraga kampanye di masa tenang kampanye.
Selanjutnya disampaikan bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Sulteng sebanyak 2.236.703 dan jumlah TPS sebanyak 9.462 yang tersebar di 12 kabupaten/satu kota se Sulteng.
Gubernur menambahkan, suksesnya penyelenggaraan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara saja, tetapi juga semua stakeholder. Selain itu, gubernur juga meminta kepada para pengusaha atau pemberi kerja untuk memberikan kesempatan bagi pekerja menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara pada Pemilu 14 Februari 2024 besok. CAL
Komentar