JAKARTA– Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menilai, Pemilu 2024 merupakan yang terburuk selama 12 kali mengikuti pemilu.
Terlebih, terdapat indikasi dan dugaan kecurangan selama prosesnya. Mahfud mengaku sudah mengantongi bukti kecurangan itu dan akan membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika kecurangan bisa dibuktikan maka MK dapat membatalkan hasil Pemilu 2024.
Mahfud menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk, di antaranya politik gentong babi dan politik kerah. Politik gentong babi terkait bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang pemilihan presiden (pilpres), 14 Februari 2024.
“Saya ikut pemilu era SBY. Anggaran bansos Rp17 triliun dan sudah ada sebelumnya, tidak ditambah jelang pemilu sekarang Rp496 T dan ditambah di tengah jalan,” kata Mahfud dikutip dari kanal Youtube Bachtiar Nasir, Kamis (7/3/2024).
Sebagai informasi, politik gentong babi ramai dibicarakan sejak Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyampaikan hal itu di film dokumenter Dirty Vote yang mengungkap kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
Politik gentong babi merupakan istilah yang muncul pada masa perbudakan di Amerika Serikat (AS). Dalam konteks politik saat ini, politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara.
Sedangkan, politik kerah yang dimaksud Mahfud adalah para pejabat pemerintah hingga aparat desa, termasuk tokoh masyarakat dipegang untuk mendukung salah satu paslon, jika tidak terancam dipecat atau masuk penjara atas kasus hukum yang membelitnya.
JK: PEMILU 2024 TERBURUK
Sementara itu, mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyebut pemilihan umum 2024 adalah pemilu terburuk. Sebab demokrasi diatur oleh kaum minoritas yang memiliki uang.
Hal ini disampaikannya dalam Election Talk#4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi? yang digelar Departemen Ilmu Politik dan HMIP FISIP UI di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Kamis (7/3/2024).
“Saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang,” katanya.
Menurutnya, jika sistem tersebut menjadi suatu kebiasaan, maka Indonesia akan kembali ke zaman otoriter. “Itu saja masalahnya sebenarnya karena itulah,” katanya.
JK menceritakan, Vietnam memiliki kemajuan yang luar biasa, di mana pertumbuhan ekonomi bisa menjadi 7%-8%. “Saya tanya apa yang Anda lakukan? dia mengatakan kita selalu memandang ke depan, tidak ke belakang,” katanya.
Vietnam dulu berperang dengan Amerika tapi bersahabat dengan Amerika. Berbeda dengan Indonesia, kata JK, yang terus melawan Belanda selama berpuluh-puluh tahun dan masih memiliki dendam dengan Belanda.
“Artinya adalah mari kita lihat ke depan, kalau istilah Anda move on, kata move on itu harus melihat apa yang terjadi untuk move on, kenapa kita tidak berkembang,” ujarnya.
Dia melihat Pemilu 2024 terjadi berbagai protes karena tidak transparan, banyak kecurangan. Serta banyak hal-hal yang menyebabkan demokrasi itu tidak berjalan sebagaimana apa yang di rakyat. (sumber: sindonews.com)
Komentar