DALAM dunia yang terus berkembang di balik jeruji, pencegahan dan deteksi fraud telah menjadi perjuangan tak terelakkan bagi sistem pemasyarakatan.
OLEH: EVA LIANA DEWI*)
Fraud mengarah pada bentuk perbuatan curang, penipuan, atau manipulasi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu entitas dengan tujuan mendapatkan keuntungan namun dilakukan secara tidak jujur hingga bisa merugikan orang lain maupun instansi.
Bentuk-bentuk fraud yang sering terjadi seperti manipulasi data, menerima suap, penyalahgunaan wewenang, pencurian aset, korupsi, dan pemalsuan dokumen.
Tindakan fraud tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak reputasi dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya.
Fraud tidak hanya terjadi dalam lingkungan bisnis, tetapi juga dapat ditemukan di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, lembaga keuangan, dan bahkan lingkungan pemasyarakatan pun.
Lingkungan pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan bertujuan untuk menjaga keamanan dari masyarakat dengan menahan individu yang telah melakukan pelanggaran hukum dengan cara membatasi hak kebebasannya sebagai bentuk sanksi pidana.
Pemasyarakatan bukan hanya tempat penahanan, tetapi juga menjadi lingkungan tempat proses rehabilitasi, pendidikan, pembinaan, dan reintegrasi sosial berlangsung.
Di dalam lingkungan pemasyarakatan terdapat berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk membantu warga binaan mengubah perilaku mereka, mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat, dan mencegah kejahatan di masa depan.
Namun, lingkungan pemasyarakatan itu sendiri dapat menjadi tempat untuk berbagai bentuk kejahatan, termasuk Tindakan fraud.
Salah satu tantangan utama dalam menghadapi fraud dalam lingkungan pemasyarakatan adalah menciptakan lingkungan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, terdapat berbagai peluang untuk melakukan kecurangan atau fraud bisa muncul oleh petugas pemasyarakatan.
Misalnya terdapat kasus korupsi di mana petugas pemasyarakatan atau pegawai administrasi menerima suap untuk memberikan perlakuan istimewa kepada narapidana tertentu.
Selain itu, petugas pemasyarakatan yang memiliki akses ke data dan dokumen penting, seperti catatan keuangan atau catatan kehadiran, bisa memanfaatkan posisi mereka untuk memalsukan atau menghapus informasi demi kepentingan pribadi.
Selanjutnya, petugas pemasyarakatan memiliki akses terhadap dana dan aset yang dikelola di dalam penjara, termasuk dana tahanan, dana operasional, atau inventaris penjara, yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan.
Tidak hanya itu, petugas pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas pelayanan makanan atau perawatan tahanan atau narapidana bisa memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan kecurangan, seperti memalsukan laporan pengeluaran makanan atau mendapatkan komisi dari pemasok dengan cara yang tidak sah.
Terakhir, petugas pemasyarakatan yang membina hubungan dekat dengan narapidana tertentu bisa dimanfaatkan oleh narapidana untuk meminta bantuan dalam melakukan kegiatan ilegal di dalam penjara, seperti penyelundupan barang terlarang atau pengaturan transaksi keuangan ilegal.
Fraud dalam lingkungan pemasyarakatan bukan hanya masalah keuangan, tetapi juga dapat memiliki dampak serius pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pembebasan narapidana yang dipercepat dari seharusnya bisa berbahaya karena manipulasi data atau kecurangan dalam proses pengawasan dapat mengancam keamanan publik.
Oleh karena itu, petugas pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas tahanan dan menjaga keamanan di dalam penjara.
Peluang untuk melakukan kecurangan bisa muncul jika petugas memilih untuk mengabaikan kewajiban mereka atau bekerja sama dengan tahanan untuk kepentingan pribadi.
Dengan demikian, tindakan kecurangan oleh petugas pemasyarakatan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menimbulkan risiko yang serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Di era yang sekarang, pencegahan dan deteksi fraud menjadi fokus penting bagi lingkungan pemasyarakatan dalam menghadapi tantangan tersebut.
Dengan adanya kemajuan teknologi dan pengetahuan yang semakin berkembang, lembaga pemasyarakatan harus memperkuat sistem pengawasan dan kontrol untuk mengidentifikasi potensi kecurangan dengan lebih efisien.
Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus kepada petugas pemasyarakatan juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko fraud serta cara-cara untuk mencegah dan mendeteksinya. Selain itu, penerapan teknologi informasi dan sistem manajemen data yang canggih dapat membantu dalam memantau dan melacak aktivitas yang mencurigakan, seperti manipulasi data atau transaksi keuangan yang tidak wajar.
Teknologi informasi yang bisa diterapkan untuk mencegah maupun mendeteksi fraud dalam hal data keuangan seperti menerapkan teknologi biometris, teknologi forensic, dan teknologi blockchain dalam sistemnya.
Selain upaya pencegahan, lembaga pemasyarakatan juga harus memiliki prosedur yang jelas dan efektif untuk menangani kasus kecurangan yang terjadi.
Ini termasuk penyelidikan yang menyeluruh, pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku, dan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Dalam melawan kejahatan di balik jeruji dan mengatasi tantangan fraud diperlukan keterkaitan antara beberapa pihak baik pemerintah, Ditjen Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Aparat Penegak Hukum (APH), dan masyarakat sipil, sehingga menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan aman bagi semua orang.
Diperlukan adanya penguatan sistem pengawasan dan kontrol internal yang kuat, pelaksanaan prosedur audit ketat, pelatihan terus-menerus bagi petugas pemasyarakatan terkait Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan termasuk integritasnya, menciptakan lingkungan kerja transparan dan akuntabel, serta memperkuat mekanisme pelaporan dan penegakan hukum terhadap pelaku dengan memberikan saluran pengaduan yang aman bagi karyawan untuk melaporkan kecurangan atau perilaku tidak etis fraud.
Selain itu, penting untuk memperbaiki kondisi kerja petugas pemasyarakatan dan memberikan insentif yang layak bagi mereka untuk mengurangi potensi motivasi untuk terlibat dalam kecurangan.
Ini termasuk memberikan dukungan psikologis yang memadai, memastikan keamanan dan kesejahteraan petugas pemasyarakatan di lingkungan kerja, serta memberikan penghargaan atas kinerja yang baik.
Dengan demikian, pemasyarakatan dapat melangkah maju dalam upaya untuk melawan fraud di balik jeruji. Melalui kerja keras bersama dan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil, kita dapat memastikan bahwa sistem pemasyarakatan tetap menjalankan tugas dan fungsinya bagi Masyarakat seiring dengan perkembangan zaman.
Semoga dengan adanya artikel ini dapat mendatangkan kebermanfaatan bagi yang membacanya. ***
*) Penulis adalah Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Depok Jawa Barat
Komentar