PALU– Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat ada ratusan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayahnya sepanjang Januari hingga Juni 2024.
Kepala Pelaksana BPBD Sulteng, Akris Fattah Yunus menyebutkan, selama periode Januari hingga awal Juli 2024, pihaknya mencatat sebanyak 110 bencana banjir dan tanah longsor di wilayahnya.
Dia merincikan 110 kejadian itu terdiri dari 96 banjir, dua banjir bandang, lima tanah longsor, dan tujuh banjir disertai tanah longsor.
“Khusus di bulan Juli ini telah terjadi empat bencana banjir di berbagai wilayah,” kata Akris yang ditemui jurnalis sultengterkini.id di ruang kerjanya, Kamis (4/7/2924).
Dia mengatakan, bencana banjir terjadi di 13 kabupaten/kota wilayah Sulteng. Sementara banjir bandang terjadi di Kabupaten Tojo Una-una dan Parigi Moutong.
Daerah yang mengalami bencana alam tanah longsor adalah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Parigi Moutong.
Kemudian banjir disertai tanah longsor terjadi di wilayah Kabupaten Donggala, Buol, Poso, Morowali Utara, Banggai laut, dan Sigi.
Dari keseluruhan kejadian itu kata Akris, sebanyak 20.994 warga terdampak banjir dan longsor.
“Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana ini dua orang, satu orang luka-luka, dan sebanyak 594 jiwa mengungsi,” katanya.
Akris menjelaskan langkah-langkah antisipasi yang telah diambil pihaknya untuk menghadapi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
Ketika bencana terjadi kata dia, pihaknya sudah membuka kontak Pusdalops BPBD provinsi kepada seluruh kepala desa dan camat, termasuk masyarakat. “Kemudian dikonfirmasi oleh BPBD setempat, kalau betul itu kejadian, maka perintah kami tim reaksi cepat segera turun untuk melakukan, paling tidak berada disana membantu evakuasi,” katanya.
Pihak BPBD memastikan ketersediaan pos pelindung di lapangan untuk memusatkan bantuan logistik, sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik.
“Kami mengawal di lapangan, tugas kami di BPBD provinsi memastikan ada pos pelindung, supaya kalau ada bantuan logistik bisa tersentral dengan baik,” tuturnya.
BPBD provinsi juga menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah setempat, termasuk BPBD kabupaten/kota, Dinas Sosial, camat, serta Dinas Bina Marga dan Cipta Karya.
Kerjasama ini kata dia, bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan logistik berjalan efisien, terutama di wilayah timur Sulawesi Tengah yang sering terdampak bencana.
“Sepanjang yang kami lakukan saat ini, laporan itu jika dibutuhkan logistik khususnya wilayah timur Sulteng, Dinas Sosial punya gudang logistik. Untuk saat ini tidak ada kendala. Jika terjadi bencana, maka langsung logistik disalurkan di hari itu juga,” jelasnya.
Namun, BPBD Sulteng mengakui adanya tantangan pascabencana, terutama terkait aliran sungai tidak beraturan, yang sering menghambat proses penyaluran bantuan.
Akris mengimbau kepada seluruh jajaran BPBD agar selalu bersiaga, utamanya peralatan untuk evakuasi saat bencana.
Dia juga meminta kepada seluruh kepala desa untuk selalu mengumumkan bencana yang terjadi di wilayahnya.
“Memang perlu mengimbau kepada pemerintah kabupaten bahwa urusan bencana ini sudah masuk kewajiban, bahwa kedudukannya sama dengan pendidikan dan kesehatan,” tegasnya. RIL
Komentar