PALU– Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Nasrun membuka secara resmi kegiatan Konsolidasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 se Sulteng di sebuah hotel Jalan Basuki Rahmat, Kota Palu pada Jumat (13/9/2024).
Dalam sambutannya, Kepala Bawaslu Sulteng, Nasrun kembali mengimbau kepada seluruh kepala daerah yang mencalonkan kembali di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye.
Dia mengungkapkan, masa kampanye dimulai pada 25 September sampai 23 November 2024, selama kurang lebih 60 hari.
“Olehnya kami minta kepada para kepala daerah yang mencalonkan kembali untuk memproses cuti di luar tanggungan negara,” katanya.
Nasrun menjelaskan, pihaknya sengaja mengumpulkan pengawas pilkada se Sulteng di Palu untuk menyampaikan bahwa penindakan yang akan dilakukan itu mulai 22 September 2024 setelah penetapan calon kepala daerah.
“Jangan melakukan tindakan kecuali kepada pelanggaran yang dilakukan terkait netralitas ASN (aparatur sipil negara),” tegasnya.
Menurutnya, netralitas ASN itu tidak boleh berpolitik dan harus netral, baik sebelum maupun setelah pilkada atau pemilu.
“Inilah yang harus kita jalankan. Olehnya teman-teman sekalian mohon belum ada melakukan penindakan, kecuali langkah-langkah pencegahan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Nasrun juga menyampaikan terkait netralitas para kepala desa (kades).
“Mohon para kepala desa kalau yang ada sekarang mungkin kami baru proses dengan tata cara pencegahan, tapi mulai tanggal 22 September, kalau ada kepala desa atau aparat desa yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dan ketahuan oleh kami pengawas yang melakukan pelanggaran di masa kampanye, maka semuanya akan kami proses,” katanya yang disambut tepuk tangan dari para pengawas pilkada.
Sementara itu, TikTok jadi platform andalan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Novalina untuk menyebarkan pesan-pesan netralitas ASN jelang pilkada serentak 27 November 2024.
“Tolong TikTok saya netralitas ASN di-share,” ujarnya saat menjadi narasumber.
Kegiatan digelar Bawaslu Provinsi Sulteng dengan diikuti lebih kurang 880 peserta dari Bawaslu provinsi, kabupaten kota, panwaslu kecamatan, pejabat perangkat daerah, perwira kepolisian dan TNI, jurnalis, akademisi dan pihak terkait.
Pemilihan medsos kata sekprov karena jangkauannya luas dan bisa diakses ASN dari mana dan kapan saja.
“Melalui medsos, saya bisa menjangkau semua ASN di Sulawesi Tengah,” sebutnya memastikan.
Dia menambahkan bahwa penjatuhan sanksi mulai dari penurunan pangkat dan jabatan hingga pemotongan TPP menanti ASN pelanggar netralitas.
Di sisi lain, dia juga menyadari bahwa sebagai warga negara yang punya hak pilih, ASN harus melek dengan visi misi dan program unggulan para calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan.
Karena itu, dia mengajak ASN supaya mencari tahu lewat medsos para kandidat tanpa menghadiri kampanyenya.
“Cukup secara virtual saja (lewat sosmed kandidat) untuk mengetahui visi misi dan tidak boleh me-like atau men-share,” pesannya supaya ASN berhati-hati.
Kalaupun ASN sudah menentukan pilihannya kata dia, maka dimintanya bijaksana dengan merahasiakan dalam hati dan menyalurkan pilihan nanti di bilik suara pada 27 November 2024.
“Ayo kita kerja profesional dan fokus pada kerja kita,” pungkasnya. CAL
Komentar