PALU– Lonjakan harga material pasir dan batu (sirtu) asal Sulawesi Tengah (Sulteng) yang tak terkendali, dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN).
Dengan kenaikan tiga sampai empat kali lipat dari harga pokoknya mendorong Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemuktahiran dan Pengendalian Laju Kenaikan Harga Material Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan/Aturan Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur IKN bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng di sebuah hotel Jalan Malonda, Kota Palu, Jumat (27/9/2024).
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud menyampaikan kenaikan harga material yang mencekik ini dapat membuka peluang kompetitor lain menggantikan Sulteng.
Konon kabarnya ada dua daerah yang bakal ‘menikung’ Sulteng sebagai sebagai pemasok utama material pembangunan IKN yakni Sulawesi Barat dan Banten.
Olehnya lewat rakor ini diharapkan ada solusi untuk memastikan pasokan material stabil dan terjangkau bagi pelaku jasa konstruksi yang melaksanakan pembangunan infrastruktur IKN.
Sementara Penjabat Sementara Gubernur Sulteng diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto mengakui bahwa Sulteng tidak hanya berperan sebagai kawasan penyangga pangan IKN, tetapi juga pemasok material pembangunan, terutama sirtu berkualitas ke Kalimantan.
“Pembangunan di Balikpapan banyak disupport material (sirtu) dari Palu dan Donggala yang diakui bagus kualitasnya,” tuturnya mengungkapkan testimoni Walikota Balikpapan.
Karenanya dia sepakat dengan Direktur Nicodemus bahwa diperlukan upaya konkret pengendalian harga material sirtu Sulteng untuk mencegah masuknya kompetitor lain.
“Kita bersyukur bapak direktur mau datang ke daerah kita untuk monitoring, sehingga tidak lari ke daerah lain,” ucapnya mengapresiasi rakor.
Dengan disetopnya sementara waktu operasional perusahaan tambang galian C di lokasi Kelurahan Tipo dan Watusampu belum lama ini, diperkirakan ikut menghambat kelancaran rantai pasok.
Sehingga kata asisten perlu dicari solusi bagaimana menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan ekonomi supaya dapat jalan bersama.
Dia lalu mengisyaratkan bahwa spirit pembangunan IKN yang ramah lingkungan harus dijalankan semua pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.
“Prinsip lingkungan hidup dan taat tambang tidak boleh dihiraukan,” ujarnya mempertegas.
Kegiatan turut diikuti Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulteng Faidul Keteng, perangkat daerah provinsi dan Kota Palu, para kepala balai Kementerian PUPR, pelaku jasa konstruksi serta produsen sirtu. HAL
Komentar