PALU– Pihak Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, di kantor gubernur setempat pada Jumat (22/11).
Rakor yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Fahrudin D Yambas mewakili Penjabat Sementara Gubernur Sulteng itu berlangsung secara daring dan luring.
Rakor yang digelar terkait kesiapan menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang di Sulteng itu dihadiri tim dari Kemenkopolkam yang diketuai Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Kemenkopolkam, Laksamana Pertama TNI Totot Gumulyo.
Rakor itu juga diikuti oleh seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota, penyelenggara pemilu dan TNI/Polri se Sulteng.
Asisten I Fahrudin dalam sambutannya mengajak semua pihak untuk bekerja sama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat menjelang, saat dan setelah pilkada serentak 2024 di wilayahnya.
Laksma Totot kepada sejumlah jurnalis usai rakor mengatakan, dalam rakor itu beberapa daerah maupun penyelenggara Pemilu didengar mengenai kesiapannya menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun ini di wilayahnya.
Dia mengatakan, terkait hal-hal yang disampaikan dalam rapat, pihaknya berupaya memediasikan, termasuk terkait masalah honor. Untuk keterlambatan honor kata dia, hal itu terkait aturan keuangan, tetapi jangan sampai menjadi gangguan dan kendala.
“Untuk itu harus bisa diselesaikan secepatnya,” ujarnya.
Totot yang juga Ketua Tim Pemantau dari Kemenkopolkam itu ditugaskan untuk melakukan pemantauan Pilkada serentak 2024 di Sulteng hingga selesai penghitungan suara.
Dia menuturkan, Menteri Koordinator Polkam telah membuat desk koordinasi pilkada serentak yang terdiri dari 16 kementerian/lembaga serta satu lembaga eksternal yaitu Perludem. Desk ini kata dia, dibuat memang untuk menyukseskan Pemilu sesuai yang diharapkan.
“Keberadaan kami, memang untuk mengawal Pemilu ini sesuai dengan rule (aturan) yang ditetapkan. Pemerintah tidak punya kepentingan politik apapun dalam pilkada,” tutur Totot.
Mengenai rakor yang digelar ini menurutnya, agar Tim Pemantau bisa mendapat gambaran tentang apa-apa saja yang menjadi kendala menjelang pemungutan suara, termasuk soal langkah antisipasinya.
Untuk itulah kata Totot, aparat pemerintah daerah, TNI/Polri juga harus benar-benar netral dalam pelaksanaan pilkada kali ini.
Menurutnya, pemerintah, aparat TNI/Polri bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta wajib mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pilkada ini agar berjalan sukses.
Dalam kesempatan itu dia juga berpesan kepada seluruh masyarakat agar menjaga kondusifitas seluruh tahapan pilkada sesuai yang diharapkan berjalan aman dan damai. Masyarakat juga diminta Totot, agar ikut melakukan pengawasan penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini.
Akhirnya kata dia, hasil apapun itu adalah keadilan yang dikawal bersama. CAL
Komentar