PALU– Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid memimpin langsung jalannya Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Penanggulangan Kemiskinan yang berlangsung di ruang Bappeda setempat pada Senin (25/11/2024).
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Palu, serta pihak terkait lainnya.
Dalam pengantarnya, Walikota Hadianto menegaskan komitmennya untuk terus menurunkan angka kemiskinan di Kota Palu.
Walikota menjelaskan pentingnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, seperti memastikan mereka yang sebelumnya tidak memiliki rumah kini dapat memiliki tempat tinggal, meskipun sederhana.
“Yang perlu digarisbawahi adalah pembaruan data. Selain itu, sosialisasi bantuan pemerintah harus lebih merata kepada seluruh masyarakat tanpa hanya mengandalkan keterangan tidak mampu atau daftar DTKS,” tegas walikota.
Walikota menyoroti kesalahpahaman masyarakat terkait syarat menerima bantuan pemerintah.
Menurut walikota, banyak yang beranggapan bahwa bantuan hanya diberikan kepada mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Padahal, bantuan dari pemerintah juga tersedia melalui berbagai OPD seperti Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja yang tidak selalu mensyaratkan DTKS.
“Kita, Pemerintah Kota Palu, harus berpikir solutif karena masyarakat sangat berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujar walikota.
Melalui rakor tersebut, Walikota Hadianto berharap seluruh pihak yang hadir dapat berpikir secara terbuka dan bersama-sama memperkuat program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2025.
“Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat program-program pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Palu,” tutur walikota. Rapat ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Kota Palu dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. CAL
Komentar