Walikota Palu: Anggaran Belanja Harus Efisien dan Seefektif Mungkin!

-Utama-
oleh

PALU– Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid memimpin langsung jalannya Rapat Kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Palu Tahun 2025 di sebuah hotel Jalan Basuki Rahmat pada Kamis (23/1).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Reny A Lamadjido, Sekretaris Kota Irmayanti Pettalolo, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD dan jajaran, camat serta lurah se Kota Palu.

Dalam sambutannya, Walikota Hadianto mengapresiasi kehadiran tepat waktu para peserta rapat.

“Jika dipersentasikan, kehadiran tepat waktu dan jumlah peserta yang hadir sekitar 90%. Ini menunjukkan sinyal positif bahwa kita sudah mulai beradaptasi dengan ketepatan waktu kerja. Saya harap budaya ini terus ditingkatkan menjadi kultur dan kebiasaan kita semua,” ujar walikota.

Rapat kerja kali ini menjadi evaluasi menyeluruh atas hasil-hasil rapat kerja per OPD yang telah dilakukan sebelumnya.

Walikota menyampaikan pentingnya pertemuan ini sebagai upaya memperkuat konsep kerja, kerangka berpikir, dan tanggung jawab masing-masing OPD.

“Pertemuan ini sangat penting untuk menyambungkan pemahaman terkait tugas dan fungsi kita, sehingga hasilnya dapat memberikan dampak positif bagi Kota Palu,” jelas walikota.

Dalam arahannya, walikota menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan momen krusial untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja.

Seluruh OPD diminta mengevaluasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, termasuk tanggung jawab tambahan yang melekat pada jabatan.

Evaluasi ini juga harus mencakup program internal dan eksternal, terutama 35 program prioritas Pemkot Palu periode berikutnya, yang terbagi dalam enam agenda yakni sumber daya manusia, lingkungan, pengembangan kota, ekonomi, pemerintahan, dan pelayanan dasar.

Hadianto juga menyoroti pentingnya menghilangkan budaya “copy-paste” dalam perencanaan anggaran.

“(Anggaran) Belanja harus seefisien dan seefektif mungkin. Tahun 2025 akan menjadi tantangan besar dengan masuknya beban PPPK ke dalam APBD. Kita harus memastikan belanja pegawai tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan,” katanya.

Walikota juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang proporsional.

“TPP yang layak akan mendorong kinerja optimal pegawai, sehingga mereka dapat bekerja lebih produktif,” tegasnya.

Di samping itu, evaluasi juga harus mencakup relevansi perencanaan program yang akan dilaksanakan.

“Jangan menyesal di akhir. Semua perencanaan harus cermat sejak awal, sehingga program yang kita jalankan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat,” pesan walikota.

Rapat kerja ini diharapkan menjadi momen penting bagi seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki performa, mengevaluasi capaian, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di tahun 2025.

Walikota menegaskan, setiap elemen pemerintahan harus bekerja secara terstruktur dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.

Kesempatan ini adalah kesempatan terakhir bagi saya secara struktural untuk bekerja bagi Kota Palu. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momen ini untuk menghasilkan sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Walikota Hadianto. CAL

Komentar