PALU– Terobosan penting dalam sejarah pemerintahan Sulawesi Tengah (Sulteng) diukir lewat program Berani Sehat.
Cukup membawa kartu tanda penduduk (KTP) ke fasilitas kesehatan atau faskes, warga langsung dilayani medis walau tidak memiliki jaminan kesehatan.
Bahkan jika status Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatannya terblokir karena tunggakan iuran berbulan-bulan.
“Tidak pilih-pilih penyakit, mau dimana pun berobat, pemerintah daerah (pemda) yang tanggung (biayanya),” tegas Gubernur Sulteng, Anwar Hafid saat memberi arahan ke stakeholder kesehatan daerah secara hybrid di ruang polibu, Kamis (6/3/2025).
Alasan dibalik terobosan ini, menurut penyandang gelar doktor ilmu pemerintahan ini karena beban terbesar masyarakat terletak pada mahalnya ongkos kesehatan dan pendidikan.
Sehingga kata dia, untuk mengoperasi kemiskinan, dia anjurkan harus dimulai dari mengurangi beban masyarakat yang sumbernya ada di kesehatan dan pendidikan.
“Dengan menyelesaikan (masalah) pendidikan dan kesehatan akan menurunkan kemiskinan secara tuntas,” ujarnya dengan pengalaman menurunkan kemiskinan di Morowali berkat inovasi membebaskan biaya kesehatan dan pendidikan mulai SD hingga kuliah.
Di tengah ‘badai’ efisiensi anggaran yang melanda kementerian/lembaga dan pemda, dia juga mengajak rekan-rekan kesehatan tetap fokus mempedomani Berani Sehat dalam mem-breakdown program-program kesehatan berbasis money follow function demi terjaganya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
“InsyaAllah badai pasti berlalu. Di balik kesulitan ada kemudahan. Susun saja program-program bagus, tidak usah dulu lihat uangnya, tapi lihat yang sesuai dengan arah pembangunan,” dorongnya agar semangat insan kesehatan tak surut menghadapi pemangkasan anggaran.
Anwar juga menginstruksikan jajaran kesehatan selalu berkonsultasi dan koordinasi dengan Wakil Gubernur (Wagub) Reny A Lamadjido terkait urusan kesehatan dan eksekusi Berani Sehat.
“Eksekusi semuanya sama Ibu Wagub,” instruksinya ke jajaran kesehatan.
Lebih lanjut Berani Sehat memastikan terwujudnya peningkatan responsivitas faskes dalam penanganan pasien rawat inap maupun rawat jalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur kesehatan serta pembangunan rumah sakit berkualitas internasional untuk melayani pasien dengan adil dan inklusif.
Sasaran lainnya mencakup dukungan terhadap pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) masyarakat berbasis hari ulang tahun, PKG untuk ASN, eliminasi penyakit TB sebanyak 50% dalam waktu lima tahun dan peningkatan kualitas dan kelengkapan rumah sakit kabupaten.
“Kita mulai dari Rumah Sakit Undata dan Madani sebagai percontohan sebelum masuk ke kabupaten,” pungkas gubernur yang ingin membenahi rumah sakit pemerintah di wilayah Sulteng dalam bingkai Berani Sehat.
Pertemuan turut dihadiri Sekretaris Provinsi Novalina, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fahrudin, Kadis Kesehatan Sulteng Komang Adi Sujendra, BPJS Kesehatan, para direktur rumah sakit pemerintah dan swasta dan insan kesehatan se Sulteng. CAL
Komentar